PKS & Pancasila: Apakah Benar PKS Anti Pancasila?

Pada tahun 1993, ada kejadian penting di dunia politik Indonesia yang berlangsung di kampus jas kuning Universitas Indonesia. Ada seorang anak kuliahan namanya Mustafa Kamal yang terpilih jadi Ketua Senat Fakultas Sastra UI. Dia adalah anggota dari Jemaah Tarbiyah yang pertama berhasil meraih posisi puncak dalam struktur kemahasiswaan kampus. Ternyata, posisi ini menjadi langkah awal bagi pengaruh politik Tarbiyah dan berujung pada berdirinya sebuah partai politik yang berpengaruh di masa mendatang. 

Yuk, sambut Partai Keadilan Sejahtera alias PKS! PKS tuh jadi bagian kunci yang bikin perubahan dalam dunia politik Islam di Indonesia. Mereka punya gerakan yang lebih kekinian dan terorganisir banget. Awalnya, dari kelompok keagamaan yang santai, kayak halaqah di kampus-kampus, gerakan Jemaah Tarbiyah berhasil ngebawa semangat politik Islam yang sempet redup gegara rezim Orde Baru.

Nah, nanti, gerakan inilah yang jadi pusat PKS. Dengan pendekatan yang lebih kekinian dan unik, seorang ahli politik Islam bernama Profesor Greg Fealy menyebut PKS sebagai satu-satunya "partai kader murni" di dunia politik Indonesia. Dia bilang gitu pada tahun 2008 waktu nulis pengantar buku Yon Machmudi tentang PKS.  

Meski begitu, perjalanan PKS nggak selalu lancar. Selain beberapa kader yang ketahuan terlibat kasus korupsi, tahun 2020 jadi seru karena ada isu palsu yang bilang PKS nggak mengakui Pancasila. Ini bermula dari penolakan PKS terhadap penempatan Pancasila sebagai asas tunggal di RUU Ormas pada 2013. Meskipun udah diklarifikasi, tapi cerita itu selalu diangkat sebagai bahan hitam dalam kampanye partai ini tiap kali Pemilu digelar. 

Semua orang tahu kalau PKS ambil inspirasi dan pendekatan ideologis dari gerakan Muslim Brotherhood di Mesir yang kita kenal sebagai Ikhwanul Muslimin. Ide dari gerakan ini kemudian jadi pendorong utama bagi Jemaah Tarbiyah yang lagi naik daun di kampus, terutama seiring hadirnya Forum Kajian Islam atau Forum for Islamic Studies. 

Momen krusialnya datang di tahun 90-an ketika sejumlah aktivis Jemaah Tarbiyah berhasil memenangkan dukungan dan menduduki posisi eksekutif di organisasi kemahasiswaan, seperti Senat Mahasiswa. Seperti yang dibicarakan sebelumnya, Mustafa Kamal jadi titik awal pengaruh Jemaah Tarbiyah di tingkat fakultas Universitas Indonesia. Setahun berikutnya, sosok Zulkieflimansyah ikut memperkuat posisi ini dengan menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa UI.

Sejak saat itu, tokoh-tokoh Tarbiyah berhasil memenangkan kursi-kursi tertinggi di lembaga kemahasiswaan di banyak kampus besar. Tonggaknya kemudian menjadi makin besar di jelang akhir kekuasaan Soeharto di mana tokoh-tokoh Tarbiyah menjadi pendorong lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia alias KAMMI.

Pada bulan April 1998, KAMMI yang dipimpin oleh Fahri Hamzah mengorganisir demonstrasi besar-besaran, menyerukan pengunduran diri Presiden Soeharto. Setelah Soeharto lengser, Jemaah Tarbiyah yang semula merupakan organisasi sosial informal memutuskan untuk berubah menjadi organisasi formal. Sebagian besar anggotanya sepakat untuk mendirikan sebuah partai politik.

Tepat pada tanggal 28 Juli 1998, lahirlah Partai Keadilan. Seiring berjalannya waktu, partai ini mengubah namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera, alias PKS, yang kita kenal hingga sekarang. Yon Machmudi menyebut PKS sebagai fenomena unik dalam politik Indonesia karena mereka tetap menjadikan Islam sebagai ideologi utama dan gigih mempromosikan pemerintahan yang bersih dari korupsi serta penyalahgunaan wewenang. 

PKS juga menjadi pusat gerakan politik Islam yang didorong oleh para pemuda. Menurut Yon Machmudi, gerakan ini bersandar pada nilai-nilai Islam yang bersifat global dan universal, meskipun mendapat banyak inspirasi dari Timur Tengah dan Mesir. Inilah PKS yang kita kenal sekarang, yang tetap kokoh dengan ideologi agama, namun mampu menemukan jalan tengah dan tampil dengan gaya yang modern dan menarik seperti yang terlihat saat ini. 

kembali ke pertanyaan awal mengenai tuduhan bahwa PKS anti-Pancasila, sebenarnya itu adalah berita palsu atau hoaks yang sering digunakan untuk menyerang partai ini. Sumbernya berasal dari penolakan PKS terhadap penempatan Pancasila sebagai ideologi tunggal dalam RUU Ormas pada tahun 2013. PKS berpendapat bahwa klausul tersebut dapat membatasi kebebasan ormas-ormas Islam. 

menurut PKS, Pancasila dan UUD 1945 tetap diakui sebagai asas utama, tetapi mereka juga membuka diri terhadap asas lain selama itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi, poinnya cukup jelas. Sayangnya, isu ini sering kali difabrikasi dan terus dimanfaatkan dalam setiap event pemilihan umum. Hal ini membuat PKS sering dianggap sebagai partai yang sangat konservatif dan eksklusif. 

Selain kontroversi seputar RUU Ormas, ada juga tuduhan terkait dengan almarhum KH Hilmi Aminuddin, mantan Ketua Majelis Syuro PKS, yang disebut-sebut sebagai putra salah satu panglima militer dalam gerakan DII/TII yang didirikan oleh Kartosuwiryo. Gerakan DII/TII memiliki tujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. PKS mengakui bahwa Hilmi adalah anak dari panglima DII/TII, namun mereka menyangkal bahwa sejarah tersebut mempengaruhi ideologi partai yang bersifat Islamis sekaligus nasionalis. 

Ini benar-benar menarik, terutama karena di era kepemimpinan Ustad Hilmi, PKS malah didorong untuk menjadi partai yang lebih terbuka dan pluralis. Hilmi mengatakan, "Eksklusivitas tidak mencerminkan ajaran Islam." Jika kita perhatikan sekarang, PKS memiliki banyak kader non-Muslim, bahkan beberapa menduduki jabatan tinggi dalam partai, seperti contohnya Evalina Heryanti yang menjabat sebagai anggota Dewan Pakar PKS. 

Betul, memang ada konstruksi narasi yang kuat di masyarakat yang cenderung melihat PKS sebagai partai yang eksklusif dan sangat konservatif, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Hal ini termasuk dalam konteks polemik seputar Pancasila tadi. Tantangannya bagi PKS ke depannya adalah bagaimana mereka mengatasi citra politik ini dan membuktikan bahwa posisi dan pandangan mereka lebih kompleks dan tidak sesederhana yang mungkin terkesan dari narasi yang telah dibangun oleh pihak-pihak tertentu. Membangun pemahaman yang lebih akurat tentang identitas dan visi partai bisa menjadi salah satu kunci untuk menghadapi tantangan tersebut. 

Sepenuhnya setuju. Persepsi yang terbentuk dari informasi yang tidak akurat dapat menjadi bagian dari pandangan yang tertanam dalam masyarakat Indonesia, terutama terkait citra PKS. Pada akhirnya, mengatasi kampanye hitam dan memperbaiki persepsi publik akan tetap menjadi tantangan besar bagi PKS ke depannya. Yang pasti, partai ini telah menjadi simpul gerakan yang membuktikan diri dengan berawal dari ruang-ruang diskusi di kampus, dan perjalanan serta evolusi mereka di kancah politik perlu dilihat dengan cermat. 

Benar, tradisi intelektualitas yang kerap terlihat dalam PKS merupakan ciri yang menonjol. Ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi partai-partai lain di Indonesia untuk lebih memperhatikan peran intelektualitas dalam membentuk identitas, visi, dan kebijakan partai. Pendekatan ini dapat memberikan ruang untuk diskusi yang lebih mendalam dan substansial dalam merumuskan solusi terhadap tantangan kompleks yang dihadapi masyarakat dan negara.