Tranksasi e-Commerce Dikenakan Pajak, Bagaimana Ketentuannya

Dengan meningkatnya transaksi perdagangan melalui e-commerce, pemerintah berupaya memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha yang beroperasi melalui sistem elektronik. Salah satu langkah yang diambil adalah menerbitkan regulasi terkait ketentuan perpajakan atas transaksi perdagangan online. Jadi, bagaimana perlakuan pajak transaksi e-commerce sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Transaksi Online

Pemungutan pajak atas transaksi melalui e-commerce diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

Dalam PMK ini, disebutkan bahwa penyedia platform marketplace wajib memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Kewajiban ini berlaku bahkan jika penyedia platform marketplace memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil.

Selain itu, PMK ini menegaskan bahwa pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan NPWP kepada penyedia platform marketplace. Jika pedagang atau penyedia jasa belum memiliki NPWP, maka:

1. Pedagang atau penyedia jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disediakan oleh penyedia platform marketplace; atau

2. Pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace.

Kewajiban Pajak atas Transaksi Perdagangan Online

Berdasarkan PMK 210/2018, PKP pedagang atau penyedia jasa yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP melalui e-commerce wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN yang dikenakan dalam transaksi online adalah sebesar 11% dari nilai transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP.

Selain PPN, transaksi perdagangan online juga menimbulkan pengenaan pajak penghasilan (PPh). Berbeda dengan PPN yang dibebankan kepada pembeli, PPh dikenakan kepada pedagang atau penyedia jasa di e-commerce. Objek dari PPh ini mencakup penghasilan atas:

1. Keuntungan dari penjualan barang.

2. Rent fee atau registration fee atas jasa penyediaan tempat, waktu, upaya iklan, serta wadah berjualan di toko internet yang diterima online marketplace.

3. Komisi atas jasa perantara pembayaran penjualan barang dan/atau jasa yang diterima penyedia online marketplace serta biaya transaksi yang dibayarkan pemasang iklan kepada penyelenggara classified ads.

Ketentuan Pelaporan Pajak atas Transaksi Online

Penghasilan dari transaksi online yang dikenai PPh 21 umumnya dipotong dan disetorkan oleh pemberi penghasilan. Pajak ini harus disetorkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, dan pihak yang memotong juga wajib memberikan bukti pemotongan kepada kreator atas pajak TikTok melalui Formulir 1721-VI.

Dalam hal pengenaan PPN, jika pelaku usaha belum dikukuhkan sebagai PKP, maka pemungutan dilakukan oleh penyedia platform marketplace. Pihak ini juga berkewajiban melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang dan/atau penyedia jasa. PPN yang telah dipungut harus dilaporkan melalui SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Kesimpulan

Pajak atas transaksi e-commerce merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa semua pelaku bisnis berkontribusi secara adil terhadap pendapatan negara. Kepatuhan terhadap peraturan pajak tidak hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga bagi bisnis dan konsumen. Dengan memahami dan memenuhi kewajiban pajak, bisnis e-commerce dapat beroperasi dengan lebih efisien dan transparan, sementara konsumen dapat berbelanja dengan lebih aman dan nyaman.