Menurut UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN yang diubah dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang HPP, impor barang konsumsi (BKP) dan/atau jasa konsumsi (JKP) dikenakan tarif PPN sebesar 11% dari nilai impor barang tersebut (Dasar Pengenaan Pajak/DPP).
Sementara itu, PPnBM hanya dikenakan pada impor barang berwujud yang termasuk dalam kategori barang mewah sebagaimana diatur dalam UU PPN. Tarif PPnBM bervariasi tergantung pada jenis barang mewah yang diimpor, dengan rentang tarif mulai dari 10% hingga 200%.
PPN impor tidak dihitung sebagai bagian dari harga dasar perolehan barang (cost) jika dapat dikreditkan dengan PPN yang dipungut atas penjualan barang impor tersebut di dalam negeri. Sebaliknya, PPnBM dianggap sebagai bagian dari cost barang impor tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga barang impor yang dijual kembali di dalam negeri menjadi 2 hingga 3 kali lipat dari harga impornya.
PPh Pasal 22 Impor
PPh Pasal 22 merupakan jenis pajak yang memiliki cakupan yang luas. Pajak ini dipungut oleh bendahara pemerintah terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu yang bertugas memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain, serta Wajib Pajak Badan tertentu atas penjualan barang mewah.
PPh Pasal 22 Impor diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 34 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan PMK Nomor 41 Tahun 2022. PPh Pasal 22 impor memiliki 6 jenis tarif, di antaranya:
10% dari nilai impor, untuk barang yang tercantum pada lampiran I atau tabel A. PMK Nomor 41 tahun 2022;
7,5% dari nilai impor, untuk barang yang tercantum pada lampiran II atau tabel B. PMK Nomor 41 tahun 2022;
0,5% dari nilai impor, untuk barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tercantum pada lampiran III atau tabel C. PMK Nomor 41 tahun 2022 dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
2,5% dari nilai impor, untuk barang yang tidak tercantum dalam lampiran PMK Nomor 41 tahun 2022 dan menggunakan API;
7,5% dari nilai impor, untuk barang yang tidak tercantum dalam lampiran PMK Nomor 41 tahun 2022 yang tidak menggunakan API;
7,5% dari harga jual lelang, untuk barang yang tidak dikuasai. Barang tidak dikuasai ini bisa terjadi karena importir tidak dapat menyelesaikan persyaratan administrasi atau dokumen sehingga barang tersebut tidak memiliki pemilik.
