Mencari Pemimpin yang Peduli Seni Budaya

"Banyuwangi boleh maju, ekonomi boleh tumbuh. Tapi, kami sepakat dengan seluruh rakyat, bahwa seni dan budaya tidak boleh tersingkir dari kemajuan dan perkembangan daerah," Begitu kalimat yang diucapkan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas kala membuka Festival Gandrung Sewu 2017, 8 Oktober lalu. Pernyataan serupa diulangi Anas saat gathering dengan petinggi Jawa Pos dan perusahaan media di bawah naungannya, 28 Oktober. Tentu yang dimaksud Anas adalah seni budaya lokal yang berbasis tradisi.

Tidak berlebihan jika kemudian Anas menempatkan seni dan budaya sebagai etalase Banyuwangi. Potensi kesenian dan kebudayaan di daerah yang dijuluki Sunrise of Java ini cukup banyak. Bayangkan saja, dalam setahun mereka sudah menyusun 72 kegiatan seni budaya bertajuk Banyuwangi Festival.

Apa yang didapat? Banyuwangi yang dulunya hanya dilewati wisatawan ketika hendak ke Bali, kini tampil menyaingi Pulau Dewata. Apa resepnya? Selain potensi seni budaya berbasis tradisi yang kuat, dukungan pemerintah melalui promosi dan packaging juga dilakukan dengan masif.

Tentu, apa yang dituai kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu bukan murni atas prakarsa pemerintah. Ada harmoni yang luar biasa antara masyarakat dengan penggedhe-nya. Ada seniman dan budayawan yang menggerakkan masyarakat, sekaligus sebagai kurator. Baik yang tergabung dalam Dewan Kesenian Blambangan (DKB), maupun yang tidak tergabung secara aktif dalam lembaga tersebut.

Kondisi-kondisi semacam itu tidak akan muncul, bilamana tak ada sinergi yang kuat. Baik itu pemerintah dengan rakyat, maupun antarpemerintah itu sendiri. Karena jamak terjadi, antar organisasi di pemerintah daerah mendahulukan ego sektoral. Belum lagi persaingan tidak sehat antar seniman yang seringkali menghalalkan segala cara, agar kelompoknya lebih diperhatikan daripada kelompok lain.

Pada posisi ini, kepala daerah sebagai pemegang mandat rakyat (termasuk seniman dan budayawan di dalamnya), harus membuat terobosan jitu. Apalagi, di tengah-tengah hiruk pikuk generasi milenial dan generasi Z, yang cenderung abai dengan kekayaan budaya lokal.

Tulisan ini tidak sedang mensejajarkan Kota Probolinggo dengan Kabupaten Banyuwangi. Karena potensi kedua daerah berbeda. Juga tidak sedang melakukan kampanye terselubung, seiring keputusan Anas untuk maju jadi bacawagub Syaifullah Yusuf. Namun, tulisan ini semata-mata, ingin agar kerja keras yang ditunjukkan Banyuwangi selama ini, bisa menjadi spirit agar kota ini tak lagi menganaktirikan seni dan budaya. Sisi positif yang bisa kita ambil, Banyuwangi berani berdiri mensejajarkan diri dengan Bali.

Bagaimana dengan Kota Probolinggo? Sejauh ini tidak perlu khawatir. Karena masih banyak seniman dan budayawan yang bisa menunjukkan eksistensinya dalam berkesenian. Tapi, itu sepertinya hanya jangka pendek. Sebab, sebagian besar seniman yang sekarang masih eksis, usianya sudah uzur. Selain itu, mereka tak mampu membendung modernitas dengan budaya impor yang kini lebih digandrungi.

Sebut saja kesenian ludruk, terbang jidor, dan tari kiprah lengger. Karena itulah, perlu campur tangan pemerintah untuk mempertahankan kekayaan budaya lokal melalui seni tradisi. Tak hanya cukup memberikan mereka ruang berekspresi saja. Pemerintah perlu membuat bengkel ide, agar seni tradisi tak lapuk dimakan zaman.

Misalnya dengan mewajibkan seluruh kampung dan kelurahan berperan aktif mempertahankan nilai budaya lokal. Seni budaya harus menjadi alat untuk mengonsolidasi masyarakat. Karena jika tidak dilakukan dari akar rumput, maka jangan harap masyarakat mengenal dan mencintai budayanya, mencintai seninya, mencintai potensinya.

Pelibatan masyarakat tak hanya pada mereka yang berada di dalam kota. Ketika masyarakat sudah mencintai seni dan budayanya, maka di manapun mereka berada, mereka akan dengan sukarela mempromosikannya. Anak-anak muda Kota Prbolinggo yang menempuh pendidikan di luar kota, tak minder lagi mengenalkan seni dan budayanya. Mereka secara sukarela akan menjadi alat promosi gratis. Apalagi, jika usaha-usaha tersebut, pada saatnya nanti dikemas dengan apik untuk mendukung program culture tourism.

Di sisi lain, pemerintah pusat telah membuat rule of the game melalui UU nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang diteken 29 Mei silam. Tentu, tak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah, untuk tidak melaksanakannya. Apalagi, undang-undang tersebut mengatur detail apa saja objek pemajuan kebudayaan itu. Seperti, tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; situs; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional.

Harapannya, dengan menjalankan program ini, diplomasi budaya yang dilakukan kota ini akan lebih kuat. Karena untuk mengandalkan wisata alam, kota ini tidak mungkin. Maka, paling logis dengan menawarkan konsep wisata seni dan budaya (termasuk sejarah) yang belum tergarap maksimal. Termasuk dengan menjalankan sepenuhnya rekomendasi Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI).

Karena itu, layak ditunggu. Apakah ada dari deretan tokoh-tokoh yang akan bertarung dalam Pilkada 2018 nanti, memasukkan seni dan budaya dalam misinya membangun kota.

Saya membayangkan, ada calon wali kota yang beretorika begini:

"Kota Probolinggo kaya dengan potensi seni budaya. Ketika kami nanti dipercaya memimpin kota ini, pengembangan seni budaya akan kami sejajarkan dengan program prioritas lainnya. Seperti pendidikan dan kesehatan. Karena pengembangan seni dan budaya, menjadi kunci membangun manusianya."

Apakah ada calon yang demikian? Sampai saat ini saya tidak yakin. Karena dari mereka, lebih suka memaparkan angka dan data. Tanpa pernah berpikir membangun pikir dan olah rasa. (*)