Agenda tersebut mungkin tampak agak idealis pada saat ini. Namun persaingan ekonomi saat ini memacu kita untuk bisa berhasil dalam kondisi perekonomian global yang sedang berakselerasi menuju ke zona perdagangan bebas Asia. Ekonomi global juga sedang menghadapi pelemahan Produk Domestik Bruto dan hal itu mempengaruhi melemahnya produksi industri lokal dan menurunnya pertumbuhan investasi modal.
Presiden yang akan datang harus siap menyambut dampak pelemahan ekonomi tersebut dan harus bertindak tegas dan cepat.
Pemerintah perlu memperkenalkan berbagai insentif dan inisiatif untuk mempermudah sektor jasa yang membuka peluang investasi di sektor-sektor kunci ekonomi. Paket stimulus juga sangat diperlukan untuk mendorong terciptanya pembangunan infrastruktur terintegrasi, menjamin peningkatan volume ekspor dan percepatan investasi asing mengalir ke Indonesia. Defisit fiskal bisa diredam dan ketergantungan produk impor juga perlu dikurangi dengan pengetatan belanja impor yang diperlukan untuk mengurangi defisit anggaran, mengingat defisit neraca perdagangan tahun lalu mencapai USD 12.6 millyar, yang disebabkan oleh impor minyak dan gas yang sangat berlebihan, sehingga menggerus anggaran Negara & menekan nilai kurs rupiah.
Perlunya kebijakan yang menstimulus pemodalan industri pengolahan minyak dan gas, industri pengolahan mineral “dengan memperbesar kandungan produk dan jasa local” serta perlu mentriger masuknya investasi modal asing pada industri pengolahan untuk mendapatkan nilai tambah dari produk migas dan mineral juga menentukan keseimbangan dalam penggunaan dan penerimaan anggaran Negara.
Perlunya kemudahan regulasi kegiatan usaha sektor swasta, koperasi dan BUMN juga merupakan faktor yang sangat mendorong pertumbuhan, diantaranya dengan memberikan insentif kepada perusahaan nasional yang mengutamakan produk primer & sekunder unggulan dengan mengutamakan konsumsi dalam negeri.
Penting juga untuk dibenahi yaitu sektor infrastruktur dan transportasi dimana kedua sektor tersebut selalu menjadi hambatan manajemen rantai pasok serta permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan tranformasi ekonomi juga diperlukan dengan menciptakan perekonomian bernilai tinggi yang mengakselerasikan modal baru pertumbuhan. BUMN perlu dibantu untuk meningkatkan produktivitas, menstimulasi inovasi & meningkatkan keterampilan tenaga kerjanya.
Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan pertumbuhan terpusat, namun juga perlu dikembangkan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Pemerintah harus melakukan diversifikasi usaha dan memberikan insentif dalam industri yang strategis dimana bangsa kita memiliki keahlian, kekuatan dan potensi untuk mandiri berproduksi . Perluasan konsentrasi produksi ke daerah-daerah juga perlu dipertimbangkan agar dapat mengangkat nilai kompetensi tenaga kerja di daerah , adalah tugas Negara untuk mendukung dan membina potensi tenaga kerja lokal dengan memberikan bekal keahlian, modal intelektual dan keterampilan dengan demikian ketergantungan tenaga asing dapat diminimalisasi terutama hanya untuk transfer knowledge.
Pemerintah kedepan juga perlu mengatur norma hukum perdagangan yang melindungi kepentingan Negara dalam mempermudah bisnis, industri dan perdagangan, Hal tersebut sangat berarti untuk memberikan kepercayaan serta kepastian hukum kepada investor dan pelaku usaha bahwa berbisnis di Indonesia adalah aman dan nyaman.
Disisi penerimaan pendapatan Negara yang bersumber dari pajak, Pemerintah kedepan perlu mengejar kekurangan yang telah dialami di tahun 2013 yaitu kurang Rp 76,3 triliun dari target pemerintah. Tentunya pemerintah harus meningkatkan penerimaan perpajakan dengan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi serta dunia usaha. Perlunya penataan system perpajakan nasional dan peningkatan potensi perpajakan , cukai dan kepabeanan.
Selain penerimaan pajak, pemerintah juga diharapkan mampu menggali pendapatan di sektor maritim dan kelautan yang mana potensinya sangat besar mengingat Indonesia adalah Negara maritim.
