Posisi Pemerintah dalam Masa Kedaruratan Covid-19

Perppu keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara yang juga baru diterbitkan akibat dampak Covid-19 sebenarnya juga mengatur norma hukum diluar kelaziman namun ini sangat dimaklumi karena keadaan dalam darurat, misalkan batas aman defisit anggaran pada UU Keuangan Negara yang selama ini 3 persen dirubah menjadi 5,07 persen, tentunya kebijakan untuk menaikkan angka defisit ini tidak mungkin dilakukan dalam suasana dan keadaan normal.

Begitu juga praktik-praktik pemerintahan sebelumnya yang menerapkan tindakan diluar kelaziman, ini bisa didapati pada tulisan Jimly Assidiqie dimana pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Keppres No. 21/2005 tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana korban Bencana Alam Gempa dan Tsunami di Aceh,

Berdasarkan Keppres itu narapidana yang melarikan diri pada saat bencana dipandang sebagai tindakan menyelamatkan diri dan mempertahankan kehidupannya, narapidana yang telah melarikan diri kemudian kembali untuk menjalani sisa masa hukumannya dipandang sebagai kesadaran hukum yang patut dihargai.

Tindakan pemerintah SBY yang dianggap menyimpang tersebut justru dianggap benar dan tepat karena Keppres itu muncul didasarkan status kedaruratan sipil, oleh sebab itu ada pengecualian bahwa narapidana yang kabur dari tahanan justru mendapatkan penghargaan remisi, lain cerita apabila negara tidak dalam keadaan darurat sipil atau negara dalam keadaan normal  tentunya pemberian remisi terhadap tahanan yang kabur tidak bisa dibenarkan secara hukum karena negara dalam keadaan normal.

Maka jelas sudahlah posisi pemerintah (Presiden) apabila muncul sebuah keadaan yang menghendaki dikerluarkannya status bahaya atau darurat dalam penanganan Covid-19, maka semsetinya lah masyarakat harus memaklumi dan mendukung tindakan-tindakan pemerintah diluar kewajaran asalkan tujuannya mulia dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan semestinya juga pemerintah dapat menjamin kebutuhan-kebutuhan pokok sampai ketangan masyarakat yang membutuhkan ketika  diterapkannya  pembatasan sosial bersekala besar.

Rachmad Oky

Peneliti Lapi Huttara