Pengaplikasian Kepemimpinan Transformasional Pada Pelayanan Publik di Indonesia

Apabila mengacu pada UU No, 25 Tahun 2009, disebutkan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara serta penduduk atas barang, jasa maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Dalam suatu instansi tentunya terdapat individu yang membutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin mempunyai tanggung jawab serta kekuasaan yang sangat besar yang dipikul guna mencapai tujuan organisasi yang besar, legal sesuai aturan yang berlaku serta tentunya sudah memenuhi etika dan norma (Payon, 2021). Pemimpin merupakan  individu yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruhnya terkait dengan perilaku individu lainnya dalam sebuah organisasi dengan menggunakan kekuasaan (Nurhalim et al., 2023).

Apabila mengacu pada beberapa teori kepemimpinan lainnya yang relevan, pada masa kini pendekatan kepemimpinan telah banyak mengalami banyak perkembangan dan banyak implementasinya. Luthans dalam (Payon, 2021) mengemukakan ada dua jenis model kepemimpinan, yakni model kepemimpinan transaksional serta model kepemimpinan transformasional. 

Kepemimpinan transformasional menurut (Bass, B. M., & Riggio, 2006) merupakan suatu model kepemimpinan yang lebih memberikan perhatian terhadap harga diri bawahan serta memberikan peningkatan terhadap komitmen bawahan guna mencapai tujuannya. Dengan kata lain kepemimpinan transformasional ini selalu memberikan motivasi terhadap para bawahan guna menunjukkan performa lebih serta harapan dan sering melampaui dari apa yang sudah diharapkan.

Kondisi pelayanan publik di Indonesia bisa dikatakan masih berjalan dengan tidak cukup baik. Hal tersebut dikarenakan beberapa implementasi pelayanannya berjalan dengan buruk salah misalnya seperti adanya mark up atau penggelembungan harga, manipulasi, serta adanya persengkongkolan. Ombudsman juga mengemukakan bahwa pelayanan public yang masih bertele tele, mahal, dan tidak tepat waktu ini disebabkan oleh beberapa faktor (Ombudsman, 2023). 

Pertama, masih rendahnya jumlah SDM yang memberikan pelayanan berbanding lurus dengan kualitas yang diberikan. Kondisi ini dapat dicontohkan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan cukup banyak tidak dibarengi dengan jumlah SDM yang memberikan pelayanan. 

Maka dampaknya adalah estimasi pelayanan tidak tepat waktu. Kedua, masih maraknya pungutan liar. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang harus membayar lagi untuk mendapatkan pelayanan yang cepat yang mana hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Mengacu dari beberapa permasalahan mengenai pelayanan publik di Indonesia, penulisan artikel ini akan memfokuskan pada pengaplikasian kepemimpinan transformasional pada pelayanan publik di Indonesia.

Disebutkan dalam beberapa literatur, menyebutkan jika kepemimpinan dalam pelayan publik dapat membentuk budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif (Dadang, 2023). Dalam implementasinya, kepemimpinan transformasional pada ranah pelayanan publik ini memberikan dampak yang baik yakni memicu munculnya rasa percaya dari publik. Pemimpin yang sangat kentara mengaplikasikan kepemimpinan transformasional yakni kepemimpinan Tris Risma Harini yang pernah menjabat sebagai Walikota Surabaya. 

Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan Ibu Risma mengaplikasikan kepemimpinan transformasional yang berkaitan dengan pemberian pelayanan publik (Fanani et al., 2020). Pertama, guan memutus semua rekanan yang ada dalam pengelolaan kebersihan kota, diganti dengan tenaga honorer. Kedua, adanya kebijakan e-performance yang memantau kebutuhan finansial para pegawainya serta dapat memotivasi kerja pegawai.

Kepemimpinan transformasional Bu Risma dalam pelayanan publik juga didukung  dalam penelitian (Rofifah, 2018) yang menyebutkan jika selama menjadi walikota, semua program yang sudah tercantum dalam RPJMD sudah direncanakan oleh Bappeko dan Ibu Risma, beliau menginginkan jika semua program yang telah dijalankan tersebut dilakukan dengan cepat terlaksana dan sebagai seorang walikota, Ibu Risma juga  selalu menginginkan adanya terobosan baru. Bahkan terobosan paling besar ketika Ibu risma menjabat sebagai walikota  yakni adanya mall pelayanan publik yang sudah ada sejak tahun 2010 dimana pada saat ini beliau menjabat sebagai walikota. Pemanfaatan teknologi guna keperluan pelayanan publik juga  ada yakni E-Lampid, E-Health,PPID, dan media Center.

Terkait dengan kepemimpinan transformasional, pengaruh yang diberikannya adalah mampu membawa para bawahannya untuk merubah mindset mereka mengenai pelayanan publik yang baik. Sikap tanggap dan cepat saat menjabat sebagai walikota juga turut diikuti oleh staff maupun para pegawai yang bersinggungan dengan pelayanan publik. Dampaknya pelayanan publik dapat tertata dengan baik, sehingga tingkat kepercayaan publik menjadi tinggi pula.