Putusan MK, Duri dalam Pilkada Serentak 2024

Harapan untuk mendapatkan Kepala Daerah yang sejalan dengan penguasa tentu perlu direalisasikan dengan berbagai jalan. Macet di yudikatif maka saatnya legislatif bergerak. 

Kepala Daerah yang sejalan dengan penguasa diharapakan mampu menjalankan kekuasaan seperti yang diperintahkan penguasa pusat. Dengan demikian pelanggengan kekuasaan akan terus berlanjut tanpa hambatan dari penguasa daerah.

Namun tidak semudah itu ferguso, koalisi masyarakat sipil dan intelektual kampus sudah mulai bereaksi mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi. 

Mereka tidak ingin lagi kecolongan dengan keputusan MK terdahulu yang memuluskan jalan bagi dinasti politik melenggang ke istana. 

Kali ini keputusan MK adalah keputusan yang strategis untuk mengembalikan demokrasi yang sesungguhnya ke dalam relnya. 

Karena sejatinya demokrasi adalah kedaulatan rakyat jadi rakyatlah yang berdaulat bukan dipaksa memilih calon yang sebenarnya bukan pilihannya karena terhambatnya calon lain karena terganjal peraturan yang tidak demokratis.

Saatnya rakyat mulai berpikir kritis untuk mengembalikan cita-cita reformasi yang mulai terlupakan akibat mabuknya para aktivis akan nikmatnya kekuasaan. 

Reformasi yang meniadakan otorianisme tidak boleh tertipu oleh tirani yang tercipta dalam balutan demokrasi. Demokrasi adalah rakyat bukan penguasa yang menjadikan demokrasi sebagai kuda tunggangan untuk melanggengkan kekuasaan.

Hidup Demokrasi!

Salam Sehat!