Selalu ada permasalahan dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Dominasi kekuasaan dalam pengaturan jalannya demokrasi tampak nyata dalam era orde baru. Penguasa sangat dominan dalam menentukan pelaksanaan Pemilihan Umum pada saat itu. Intimidasi maupun teror dijadikan alat legitimasi dalam upanyanya memenangkan Pemilu. Walaupun pemilu adalah salah satu syarat berjalannya demokrasi tetapi menjadi alat penguasa untuk mengatur pelanggengan kekuasaan atas nama demokrasi.
Pada ujung perjalanan 26 tahun tumbangnya orde baru sepertinya pola tersebut kembali terulang. Walaupun secara kasat mata tidak terlihat tetapi seperti semilir angin bisa dirasakan. Kehebatan para aktor politik yang dekat dengan kekuasaan sepertinya mampu mengontrol pilihan masyarakat lewat sihir poltik yang mereka ciptakan. Sihir yang bukan klenik tetapi cara cerdas yang mampu membuat masyarakat seolah tidak memiliki pilihan lain selain tokoh politik yang mereka ciptakan sendiri.
Susah untuk menghakimi bahwa pilihan masyarakat tidak demokratis karena kenyataannya memang demokratis. Dilakukan lewat pemilu yang memiliki legalitas tinggi dan proses demokrasi yang wajar. Bahkan banyak aktor politik yang mengatakan kalau pemilu dianggap diatur oleh penguasa berarti mencederai pilihan rakyat. Memang hal tersebut seolah menjadi alat pembenaran karena rakyat lah yang memilih.Â
Rakyat menjadi obyek dalam mengatur arah pilihan mereka. Lembaga survey juga menjadi alat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Sehingga ada tokoh lembaga survey yang tiba - tiba menjadi dekat dengan penguasa dan adapula yang karena ketidakcocokan dengan cara kerja lembaga survey menjadi mundur dari lembaga survey. Tidak dapat disalahkan karena memang lembaga survey menjadi komponen penting dalam berjalannya demokratisasi.
Belum lagi pemeliharaan atas kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berbagai bantuan digelontorkan tanpa mencoba memberi bantuan yang dapat mengangkat kondisi sosial ekonomi masyarakat dari keterpurukan. Masyarakat seperti dininabobokan dengan bantuan tanpa berusaha bangkit dari keterpurukannya. Walaupun hal ini masih lebih baik dibanding orde baru yang sama sekali hirau atas bantuan sosial untuk masyarakat tetapi lebih pada intimidasi.
Masyarakat dengan berbagai pengaturan yang seperti itu menjadi apatis dan permisif atas kondisi sosial politik saat ini. Masyarakat enggan keluar dari zona nyaman atas situasi yang sebenarnya tidak membuat kehidupan sosial ekonomi mereka menjadi lebih baik. Kelas menengah yang tidak juga beranjak ke level atas karena keterbatasan pendapatan yang mereka terima, maupun kemiskinan yang masih saja ada saat ini akibat dari naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Maka seolah tidak ada lagi juru selamat bagi masyarakat selain memilih pemimpin yang memiliki prestasi baik dibanding memilih pemimpin yang baru walaupun dengan prestasi yang sama bahkan mungkin lebih baik. Ketakutan untuk tidak lagi menerima fasilitas-fasilitas yang selama ini mereka dapatkan. Belum lagi survey hasil kepuasan yang tinggi membuat masyarakat enggan beranjak dari pilihan mereka. Maka fenomena kotak kosong pun banyak dijumpai dalam gelaran pilkada serentak 2024.Â
Kotak kosong bisa jadi simbol perlawanan masyarakat namun bisa juga menjadi simbol pelanggengan kekuasaan karena kuatnya penguasa. Berganti pemimpin namun sebenarnya masih sama dengan yang lama dalam pola pikir, sikap, maupun tindakan. Semoga masyarakat semakin cerdas kali ini dalam memilih pemimpinnya. Demokrasi mampu mengubah apa saja termasuk akan menjadi lebih baik atau sebaliknya.
Salam Sehat.....!!!!
