Pragmatisme Politik, Siapa yang Diuntungkan?

Menggunakan pragmatismenya demi ikut mencicipi semerbaknya aroma kekuasaan. Itu sehingga masyarakat tidak teredukasi dalam hal memilih calon pemimpinnya. Yang penting mengikuti kemana arah angin paling banyak berhembus.

Memang ada satu dua partai politik yang masih memiliki idealisme tinggi, tetapi akhir-akhir ini lewat pernyataan beberapa kadernya seolah-olah ingin ikut berpragmatisme dalam menentukan calon pemimpin yang akan diusungnya. Sehingga sekolah kader yang sudah sangat baik didirikan partainya seolah tidak berguna sama sekali. 

Lantas siapakah yang diuntungkan dalam kondisi pragmatisme ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah sosok calon pemimpin dan kroni - kroninya yang muncul begitu saja karena memiliki hasil survei tinggi. 

Entah karena kinerja yang baik ataupun kedekatan dengan penguasa nasional dan bisa jadi menempel ketenaran dinasti politiknya. 

Secara politik pragmatisme seperti ini tidaklah menguntungkan bagi perkembangan demokrasi. Pergantian pemimpin yang diharapkan berjalan terus menjadi seolah-olah sudah dipersiapkan walaupun dalam koridor demokrasi. 

Kaderisasi internal partai menjadi tidak berjalan yang berjalan adalah kaderisasi dinasti dan kroni. Ganti pemimpin yang sebenarnya masih sama dengan pemimpin sebelumnya.

Kekhawatiran akan tidak adanya keberlanjutan apabila ganti pemimpin baru seolah - olah dipelihara agar masyarakat takut untuk memilih pemimpin yang baru. Ketakutan yang dipelihara akan melahirkan pilihan yang tidak rasional. 

Takut tidak lagi menerima bantuan - bantuan pemerintah dan ketakutan - ketakutan lain yang mengakibatkan pilihan masyarakat pun menjadi pragmatis.

Pemerintahan yang baik tentu harusnya dapat menciptakan sistem kesejahteraan masyarakat yang sistematis dan terstruktur sehingga dapat mengentaskan kemiskinan bukan malah menciptakan ketergantungan yang pada akhirnya membuat masyarakat bersikap pragmatis dalam menentukan pilihannya seperti halnya partai politik.

Salam sehat...