Intervensi Politis Kepala Daerah Terhadap Kepala Desa

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara   terbanyak.

(2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari  setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bahkan jika ingin melihat siapakah sebenarnya bakal calon yang mempunyai hak dan boleh berkompetisi dalam hal pemilihan kepala desa bisa dilihat melalui Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi tidak ada alas an yang mengada-ada atau mengadakan yang tidak ada untuk mempersulit seorang calon kepala desa untuk dipilih secara demokratis.

Paling anehnya adalah ketika para bakal calon kepala desa telah dipilih secara subjektif oleh panitia yang ditunjuk oleh stakeholder setempat agar mendapatkan ticket dalam proses pemilihan kepala desa dimana ada banyak bakal calon kepala desa yang hanya dimenangkan hanya lewat "kode" dan "bisikan" yang ini sesungguhnya sangat menyalahi aturan berdemokrasi dan konstitusi. 

Bagaimana tidak? Para sarjana terpelajar, sehat secara jasmani dan rohani dikalahkan oleh orang yang hanya berpendidikan SMP, ada lagi kandidat yang tidak memenuhi syarat dengan catatan kesehatan fisik, bakkan ada yang tidak mengikuti test seperti ketentuan yang disampaikan panitia melalui kesbangpol tapi kenyataan diluar dugaan, justeru mereka yang tidak sesuai "standar" menurut kategori inilah yang telah lulus mengalahkan para calon yang dianggap lebih layak oleh mayoritas masyarakat setempat. Demikian ini tentu cukup naif, membuat masyarakat seperti beberapa desa di hampir tiap kecamatan di kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang bakal melakukan pilkades gusar dibuatnya.

Mestinya para pejabat daerah harus lebih arif untuk menyelesaikan persoalan bakal calon kepala desa apalagi menetapkan keputusan yang diharapkan tidak merugikan banyak pihak termasuk warga yang telah mencalonkan sepenuhnya seorang kandidat yang dianggap mampu mengurai persoalan desa. 

UU Desa  memang hanya mengatur secara singkat  tentang pemilihan Kepala Desa sehingga mekanisme pemilihannya diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksana, yakni dalam Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang sebahagian pejabat daerah telah menuangkan gagasan tersebut juga melalui putusan peraturan daerah.