Mohon tunggu...
Qurotul putri riyadi
Qurotul putri riyadi Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Welcome!

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Analisis Public Affairs terhadap Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertambangan pada PT Adaro Energy Indonesia, Tbk

14 Januari 2024   14:10 Diperbarui: 20 Januari 2024   20:52 555
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Public Relations dan Public Affairs PT Adaro bekerja sesuai dengan fungsinya. Public Relations menjalankan fungsinya dengan menjalin hubungan baik kepada publiknya yaitu masyarakat lokal di wilayah perusahaan dengan memberdayakan masyarakatnya, perusahaan bertanggung jawab atas wilayah sekitar yang terdampak untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang. Tak lupa, Public Affairs yang dijalan oleh PT Adaaro bekerja dengan baik yaitu perusahaan menjalin hubungan baik dengan para stakeholders perusahaan dan mematuhi kebijakan/regulasi yang berlaku terkait perusahaan tambang dan batu bara.

Nama : Qurotul Putri Riyadi

NPM : 20210110400056

PRODI : Ilmu Komunikasi/ FISIP UMJ

MATKUL : GOVERMENT AND PUBLIC AFFAIRS

Dosen Pengampu : Dr. Tria Patrianti, S.Sos., M.I.Kom

Daftar referensi :

Adaro.com. (2022). Sejarah Adaro. Diakses pada tanggal 11 Januari 2024 dari https://www.adaro.com/

Annisarizki, Liza, D., Yen, S. (2020). Community Empowering Public Affairs PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Serang dalam Mengembangkan Bahan Limbah Kertas Menjadi Cinderamata di Desa Kragilan 2019. Jurnal Politikom Inddonesia Vol. 5, No. 1.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959). Banjarmasin.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959). Jakarta.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun