Analisis P2P Landing Syariah

Praktik Lapangan Produk Bisnis dan Transaksi

Fintech P2P Lending Syariah platform pinjaman online yang dilandasi aturan dan hukum Islam (syariah) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pinjol syariah ini diatur oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Fatwa ini tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Contoh  P2P Lendimg syariah :PT Investree Radhika Jaya (Investree)  Investree memiliki izin kegiatan usaha berbasis syariah dan konvensional. Khusus untuk yang syariah, fintech lending ini menawarkan pinjaman:Invoice Financing Syariah  Adalah pinjaman bisnis dengan tagihan atau invoice sebagai jaminan. Kamu akan mendapat maksimal 80% dari nilai tagihan. 

Nilai tagihan maksimal Rp 2 miliar. Sementara tenor atau jangka waktu pembayaran 30 hari sampai 180 hari.Misalnya tagihan bisnismu Rp 2 miliar sebagai dasar pinjaman. 

Maka kamu bisa memperoleh pinjaman sekitar Rp 1,6 miliar.Syarat dan ketentuan:Perusahaan berbentuk PT atau CVSudah beroperasi minimal 1 tahunMemiliki hubungan bisnis dengan perusahaan terkemuka (misalnya BUMN, Tbk, multinasional, dan lembaga pemerintahan)Domisili di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Jawa TengahOmzet minimal per tahun atau total aset Rp 2,5 miliarMelengkapi dokumen, seperti legal pendirian usaha, NPWP, laporan keuangan, rekening koran, profil perusahaan, dan lainnya terkait tagihan.

Parameter Kesesuaian Syariah

Adanya kesesuaian dengan prinsip syariah yang penting bagi umat Muslim. Lalu imbal hasil juga akan didapatkan tanpa dikurangi dengan biaya apapun, proses pendanaan mudah dan bisa diurus melalui platform online. Menggunakan P2P jenis ini tidak ada penentuan bunga dari pemberi pinjaman. Semua ditentukan lewat akad yang sudah disepakati oleh pemberi maupun penerima pinjaman.

Adab Etika Bisnis

Model etika dalam pinjam meminjam, yakni:

Pemberi hutang harus ikhlas diniatkan untuk membantu peminjam.Tidak boleh membebankan tambahan hutang, kecualiprosedur yang membutuhkan biaya operasional ataumenyesuaikan akad yang digunakan.Pihak pemberi pinjaman tidak boleh merendahkanpihak yang dipinjami dalam memberi pinjaman ataupunmengingatkan hutang.Hutang harus dicatat oleh kedua belah pihak dengan jelassesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak peminjam boleh memberikan tambahan pengembalian hutang dengan keikhlasan tanpa ada unsurkewajiban atau paksaan dari pihak pemberi pinjaman.

Pihak peminjam tidak diperkenankan menunda-nunda pembayaran jika sudah mampu.Data pemberi pinjaman dan peminjam harus jelas.Ada otoritas resmi yang mengawasi kegiatan transaksikeuangan tersebut. Kedua belah pihak mampu menjaga kerahasiaan transaksi

Ushul Fiqih

Q.S.Al-Kahfi (18): 19 :"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun".

Q.S. al-Baqarah (2): 282:"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tulis.

Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda :" (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. 

Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu . Jika dilakukan secara tunai."Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin alShamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.: "Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulknn oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."