Nah semua orang yang sudah menjadi pejabat publik harusnya jadi negarawan. Lepas dong embel embel latar belakang politiknya,
Dan bagi si partai atau koalisi pendukung harus ikhlas kalau calonnya sudah terpilih jadi pejabat publik, Di era demokrasi dimana pemimpin dipilih rakyat secara langsung, akan timbul hal yang bisa menyulitkan kayak gini nih :
Presiden dan wapres dari koalisi A partainya B,C,D dan E . terus gubernurnya ada dari partai F , bupatinya dari partai G. Kalau agenda pembangunan ngotot pakai cara politik kan susah. Presdiden tidak cocok dengan gubernur XYZ karena rival politik , atau guberbur PQR tidak cocok dengan bupatinya karena dari Partai C.
Rumit kan ? Â Saya juga bingung , he he he
Untuk pak Jokowi kurangilah cawe cawe politik, karena saya yakin masalah bangsa masih banyak yang belum selesai , seperti target penurunan angka stunting yang masih 21% dari target tahun 2014 di angka 14%. Angka kemiskinan absolut juga masih lumayan tinggi.
Belum lagi pemerataan tenaga guru di pelosok negeri. Bidan , dokter, faslitas kesehatan yang belum merata.
Jangan sampai IKN terbangun dengan megah dan keren tapi masih banyak wilayah dipelosok, di perbatasan, di pulau terluar yang abai untuk diperhatikan. Di lingkungan rumah saya saja jalan masih banyak yang rusak, dan transportasi publiknya sangat terbatas. Padahal rumah saya ga terlalu jauh dari ibukota negara. Pasti ada yang bilang itukan urusan pemerintah daerah masing masing. Lha iya...
Itu saja yang ada dikepala saya pagi ini, semoga urun rembug dari saya warga negara blog akar rumput yang ingin merasa peduli sama negaranya. Semoga ada hal konstruktif bisa jadi perhatian.
Yuk ah ngopi lagi....
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H