Derita Guru Honorer: Masalah Upah Rendah hingga Kurangnya Dukungan Pemerintah

Guru honorer memang masih hangat menjadi topik pembahasan di dunia pendidikan Indonesia. Guru honorer ialah guru yang bekerja di sekolah-sekolah tanpa mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka biasanya dipekerjakan oleh pemerintah daerah atau yayasan swasta. 

Namun, saat ini banyak guru honorer yang mendapatkan gaji jauh lebih rendah jika dibandingakan dengan mereka yang menjadi guru PNS atau tetap. 

Ketimpangan dalam hal ini dapat menyebabkan masalah bahkan berdampak pada motivasi dan kinerja. Padahal, mereka sama-sama dalam mendidik untuk mencerdaskan anak-anak bangsa.

Tak sampai disitu, keterbatasan tunjangan dan fasilitas juga menjadi isu serius bagi mereka guru honorer. Mereka seringkali tidak mendapat tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, dan mau tak mau harus menanggung beban biaya kesehatan persiapaan masa pensiun sendiri. Hal ini membuat kondisi finansial mereka semakin sulit.

Sebagaimana kita tahu, bahwa guru merupakan pondasi utama dalam sistem penddikan yang bertanggung jawab atas pembentukan generasi mendatang yang berpengetahuan luas.

Guru termasuk salah satu profesi mulia yang sangat diperlukan bagi kemajuan sumber daya manusia di setiap Negara. Namun anehnya karena kurangnya perhatian pemerintah, kondisi gaji para guru honorer ini seringkali dianggap tidak memadai dan menjadi salah satu masalah utama yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan para buruh. Ditengah derasnya aksi para buruh dengan segenap perolehan perhatian dari pemerintah didalamnya, guru honorer di negeri ini tak kunjung mendapatkan perhatian. 

Menyikapi aksi buruh ini terbesit pemikiran bagaimana seandainya mentalitas para buruh ini menjalar kepada para guru honorer? Ini mengingat nasib dan kondisi guru honorer tidak lebih baik dibandingkan dengan kaum buruh yang berdemo menyuarakan peningkatan kesejahteraan berbasis UMK. Inikah yang dimaksud penzaliman profesi?

Guru honorer merupakan bukti nyata dari rendahnya kesejahteraan guru dimana gaji mereka yang jauh lebih kecil dibandingkan guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Hal ini menjadi mengkhawatiran karena dilansir dari beberapa media, kondisi kesejahteraan guru yang buruk dan minimnya perhatian dari pemerintah menyebabkan minat generasi milenial untuk menjadi guru menjadi sangat rendah.

Berdasarkan data dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Indonesia menjadi peringkat kedua dengan penghasilan guru terendah, sangat jauh perbedaannya jika dibandingkan dengan Negara Swiss yang menjadi salah satu Negara dengan gaji guru tertinggi, yakni USD 110.000 pertahun atau setara 1,67 miliar (kurs Rp. 15.206), atau sekitar 139 juta rupiah setiap bulannya.