Memperkuat Penegakan Hukum:Â Penegakan hukum yang tegas dan adil sangat penting untuk memberantas korupsi. Institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus didukung dengan sumber daya yang memadai dan kebebasan dari intervensi politik . Hukuman yang berat dan konsisten harus diberikan kepada pelaku korupsi untuk memberikan efek jera.
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan proyek-proyek publik. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem e-procurement dan e-budgeting, dapat membantu meningkatkan transparansi dan meminimalisir peluang korupsi. Selain itu, masyarakat harus diberikan akses yang lebih luas untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah.
Meningkatkan Pendidikan dan Kesadaran Publik:Â Pendidikan anti-korupsi harus diperkuat dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk membentuk generasi yang memiliki integritas dan moralitas tinggi. Kampanye kesadaran publik tentang dampak negatif korupsi juga harus dilakukan secara terus-menerus untuk mengubah sikap masyarakat terhadap korupsi.
Reformasi Birokrasi:Â Reformasi birokrasi diperlukan untuk menyederhanakan prosedur dan mengurangi celah yang memungkinkan terjadinya korupsi. Sistem meritokrasi harus diterapkan dalam pengangkatan dan promosi pegawai negeri untuk memastikan bahwa hanya individu yang berkompeten dan berintegritas yang menduduki posisi penting.
Partisipasi Masyarakat:Â Masyarakat harus dilibatkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Pelaporan kasus korupsi harus difasilitasi dan dilindungi oleh hukum untuk memastikan bahwa warga negara merasa aman dan didukung ketika melaporkan kasus korupsi.
Korelasi Kalatidha dan Korupsi di Indonesia
Saat ini, Indonesia dapat dikatakan berada dalam era Kalatidha, di mana ketidakpastian dan kekacauan mendominasi. Meskipun ada upaya untuk membangun ekonomi yang kuat dan pemerintahan yang bersih, korupsi masih menjadi tantangan besar. Menurut Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2020 adalah 37 dari 100, menunjukkan tingkat korupsi yang cukup tinggi . Korupsi terjadi di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor swasta, mulai dari suap kecil hingga skandal besar yang melibatkan pejabat tinggi.
Contoh Kasus Korupsi di Indonesia
Beberapa contoh kasus korupsi besar yang mencerminkan era Kalatidha di Indonesia adalah skandal e-KTP dan kasus suap di sektor infrastruktur. Skandal e-KTP melibatkan miliaran rupiah yang seharusnya digunakan untuk proyek kartu identitas elektronik namun malah disalahgunakan oleh pejabat pemerintah . Kasus ini tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga menghambat perkembangan teknologi dan administrasi publik yang efisien.
Kembali ke Kalasuba
Untuk kembali ke era Kalasuba, di mana kemakmuran dan keadilan sosial dapat tercapai, Indonesia perlu melakukan beberapa langkah penting. Pertama, pendidikan anti-korupsi harus diperkuat dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, untuk membentuk generasi yang memiliki integritas dan moralitas tinggi. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan sektor swasta harus ditingkatkan melalui penggunaan teknologi dan sistem audit yang ketat. Ketiga, sanksi yang tegas dan adil harus diterapkan bagi mereka yang terbukti melakukan korupsi, tanpa memandang status atau posisi.
