Motif Batik Gajah Oling Resmi Jadi Warisan Budaya Banyuwangi: Perjalanan Sejarah yang Harus Kamu Tahu!

Motif batik Gajah Oling kini resmi tercatat sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) asli dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. 

Pencatatan Motif batik Gajah Oling  ini dilakukan setelah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerbitkan surat Inventarisasi Kekayaan Intelektual (KIK) untuk motif ikonik ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Banyuwangi, Sugirah, mengungkapkan rasa syukurnya atas pengakuan Motif batik Gajah Oling ini.

 "Kami sangat bangga. Motif batik Gajah Oling kini sah diakui secara hukum sebagai warisan asli Banyuwangi. Kami akan terus mendorong motif-motif lain untuk segera dicatatkan," ujar Sugirah, Minggu.

Motif Gajah Oling adalah simbol bahwa batik telah lama menjadi bagian dari identitas seni dan budaya Banyuwangi. 

Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab besar untuk melestarikan warisan ini.

Sebagai bentuk komitmen melestarikan batik, Banyuwangi akan menggelar Banyuwangi Batik Festival (BBF) 2024. 

Sugirah menyebutkan bahwa festival ini bertujuan memajukan industri batik lokal.

 Di tahun 2024, BBF akan mengusung motif lawas bernama Jenon, salah satu motif batik khas Banyuwangi yang sarat makna.

Sejak pertama kali digelar pada 2013, BBF rutin menampilkan beragam motif batik lokal. 

Mulai dari Gajah Oling, Kangkung Setingkes, hingga Sekar Jagad Blambangan, setiap tahun festival ini terus mengangkat keindahan batik Banyuwangi.

"Kekayaan batik Banyuwangi adalah warisan leluhur yang harus terus kita jaga dan kembangkan. Kami berharap generasi muda ikut terlibat dalam melestarikannya," tambah Sugirah.

Tidak hanya Gajah Oling, Banyuwangi memiliki puluhan motif batik lainnya.

 Namun, motif Gajah Oling menonjol sebagai yang paling populer. Nama motif ini berasal dari kombinasi gambaran gajah dan uling, sejenis belut yang ada di wilayah Banyuwangi.

Dengan pengakuan resmi ini, Sugirah berharap bahwa ke depannya akan semakin banyak motif batik Banyuwangi yang mendapatkan status hukum sebagai kekayaan intelektual komunal. 

Pemerintah daerah siap mendukung dan memfasilitasi proses pencatatan ini.***