Persastuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Persatuan Guru Republik Indonesia merupakan organisasi yang mewadahi semua guru di Indonesia. PGRI memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan, terutama dalam perbaikan kualitas guru di Indonesia.

[1] PGRI sudah ada sejak kemerdekaan, organisasi PGRI masih aktif dalam melakukan pergerakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memberikan kesejahteraan bagi profesi guru. Sejak lahirnya, PGRI bersifat unitaristik, independen, dan non-partisan. Keanggotaanya tanpa memandang ijazah, status, tempat bekerja, jenis kelamin, latar belakang agama, dan lain sebagainya.

[2] Organisasi PGRI memberikan kesempatan untuk para guru di Indonesia mengeluarkan aspirasinya mengenai masalah pendidikan di Indonesia dan kesejahteraan yang diberikan pemerintah terdahap guru di Indonesia. Negara Indonesia masih memiliki banyak permasalahan mengenai rendahnya kualitas pendidikan pada setiap wilayah, mulai dari kesadaran akan pendidikan, akses pendidikan yang sulit, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, anggaran yang terbatas dan kualitas tenaga pendidik. 

Kemudian, mengenai permasalahan kesejahteraan terhadap guru yang belum diberikan secara maksimal. Meski sudah ada nya program sertifikasi guru yang memberikan tunjangan tambahan, namun tidak semua guru bisa mendapatkannya dengan mudah dan masih banyak sekali guru honorer yang belum diangkat sehingga kesejahteraannya belum terjamin. Oleh karena itu, organisasi PGRI sangat menyongkong pada permasalahan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di Indonesia. PGRI memberikan akses yang lebih mudah untuk tersampaikannya permasalahan pendidikan ke lembaga pemerintahan. 

 

Organisasi PGRI memiliki kekuatan untuk melakukan pergerakan dan perjuangannya kerena mendapat dorongan dari beberapa aspek yaitu:

 

Pertama, PGRI mendapat dukungan pemerintah sebagai lembaga resmi pemerintahan. PGRI diberikan akses dukungan dari pemerintah untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi mengenai kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di Indonesia. Biasanya, aspirasi PGRI langsung diarahkan ke DPR, yang kemudian memanggil pemerintah melalui Departemen Pendidikan untuk memperjelas nasib para honorer. "Lewat DPR nanti memanggil pemerintah melalui Departemen Pendidikan seperti untuk memperjelas nasib para honorer," ujar Bapak Ridwan Kamil selaku anggota PGRI.

 

Kedua, mempunyai LKBH di Pusat, Provinsi, Kota dan Kabupaten. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum merupakan anak lembaga dari Persatuan Guru Republik Indonesia yang mempunyai tugas antara lain: Memberikan konsultasi hukum baik ligitasi maupun non-ligitasi bagi anggota dan memberikan penyuluhan hukum. Pada dasarnya LKBH PGRI memberikan bantuan hukum kepada anggota karena tugas profesinya.

 

Ketiga, kepemimpinan yang kuat. PGRI harus mampu menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas untuk tidak hanya menjaga warisan baik tetapi juga melahirkan ide dan program baru sesuai perkembangan zaman.

 

Keempat, relasi antar guru. Setelah terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), organisasi ini terus berupaya keras untuk memperkuat persatuan dengan mengajak guru-guru di berbagai daerah untuk bergabung. PGRI berkomitmen untuk menggalang persatuan di antara para guru, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. [3]

            Beberapa aspek tersebut dapat mendorong PGRI bergerak maju untuk pendidikan Indonesia yang berkualitas yang berasal dari kebijakan pemerintah. Pada awal tahun 2024 pemerintah membuka pendaftaran mengenai pemberian sertifikasi pegawai P3K secara besar-besaran, kebijakan tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap guru honorer yang ingin mendapatkan sertifikasi. Jika terdapat faktor kekuatan maka ada pula faktor yang dapat melemahkan organisasi PGRI dalam melakukan perjuangannya, yaitu sebagai berikut:

Pertama, perbedaan pendapat atau argumen di dalam organisasi PGRI. Penerimaan sebagai anggota PGRI dilakukan secara unitaristik yaitu tanpa memandang perbedaan ijazah, tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender, dan asal usul. Sehingga hal tersebut memicu terjadinya perbedaan pendapat pada lingkup internal.

Kedua, perbedaan APBD tiap daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tiap wilayah memiliki nominal yang berbeda-beda karen dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan demografis, kebutuhan, dan pendapatan daerah setiap wilayah. APBD dalam organisasi PGRI memiliki dampak yang signifikan untuk peningkatan kesejahteraan dan prefosionalisme guru, dana APBD dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, seminar, pengadaan fasilitas pendidikan, dan pemberikan insentif untuk guru.

Ketiga, tidak adanya anggota PGRI yang menjabat di Pemerintahan. PGRI sebagai organisasi non-partisan yang dimana PGRI memberlakukan kebijakan mengenai jika melakukan pencalonan untuk terjun di partai politik, maka anggota tersebut harus mengundurkan diri sebagai anggota PGRI. Dengan tidak adanya anggota yang menduduki kursi di pemerintahan akses organisasi lebih berkurang untuk mengajukan kebijakan.

            Faktor-faktor di atas memberikan pengaruh organisasi dalam melakukan pergerakan. Namun, dibalik itu organisasi PGRI memiliki peluang yang besar dalam dunia pendidikan. PGRI memiliki dukungan dari semua guru yang ada di Indonesia untuk membela keprofesian guru. Sebagai organisasi yang mewadahi dan mewakili segala kepentingan guru, PGRI menampung semua aspirasi seluruh guru yang ada di penjuru Indonesia dan memperjuangkan berbagai macam hak-hak yang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk diberikan kepada guru, sehingga suara seluruh guru dari Indonesia dapat terdengar oleh pemerintah. PGRI memberikan pelayanan dan gebrakan untuk membuat kualitas pendidikan di Indonesia lebih baik dengan melakukan pelatihan, workshop, dan seminar mengenai peningkatan kualitas guru dari segi pembelajaran ataupun memahami kurikulum terbaru.

            Namun, tujuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tidak mudah untuk meraihnya, akan banyak sekali rintangan atau tantangan yang dihadapi yaitu baik dari segi internal maupun eksternal hal yang menjadi tantangan PGRI sebagai berikut:kualitas guru Indonesia; minat sarjana keguruan terhadap profesi guru dan perkembangan teknologi. Dengan semakin berkembangkan zaman dan penggunaan teknologi yang semakin canggih membuat seorang guru harus terus terupdate dalam penggunaan IPTEK, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat menyesuaikan perkembangan dan generasi saat ini.

            Perjuangan PGRI dari mulai dibentuk hingga kini perlu diapresiasi dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. PGRI berperan sangat penting dalam meningkatkan sumber daya yang berkualitas di Indonesia. Selain itu, PGRI memberikan manfaat terhadap guru agar mendapatkan hak-hak nya. Harapan untuk ke depan nya PGRI semakin kuat dalam memperjuangkan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan di Indonesia.