Persastuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Persatuan Guru Republik Indonesia merupakan organisasi yang mewadahi semua guru di Indonesia. PGRI memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan, terutama dalam perbaikan kualitas guru di Indonesia.

[1] PGRI sudah ada sejak kemerdekaan, organisasi PGRI masih aktif dalam melakukan pergerakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memberikan kesejahteraan bagi profesi guru. Sejak lahirnya, PGRI bersifat unitaristik, independen, dan non-partisan. Keanggotaanya tanpa memandang ijazah, status, tempat bekerja, jenis kelamin, latar belakang agama, dan lain sebagainya.

[2] Organisasi PGRI memberikan kesempatan untuk para guru di Indonesia mengeluarkan aspirasinya mengenai masalah pendidikan di Indonesia dan kesejahteraan yang diberikan pemerintah terdahap guru di Indonesia. Negara Indonesia masih memiliki banyak permasalahan mengenai rendahnya kualitas pendidikan pada setiap wilayah, mulai dari kesadaran akan pendidikan, akses pendidikan yang sulit, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, anggaran yang terbatas dan kualitas tenaga pendidik. 

Kemudian, mengenai permasalahan kesejahteraan terhadap guru yang belum diberikan secara maksimal. Meski sudah ada nya program sertifikasi guru yang memberikan tunjangan tambahan, namun tidak semua guru bisa mendapatkannya dengan mudah dan masih banyak sekali guru honorer yang belum diangkat sehingga kesejahteraannya belum terjamin. Oleh karena itu, organisasi PGRI sangat menyongkong pada permasalahan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di Indonesia. PGRI memberikan akses yang lebih mudah untuk tersampaikannya permasalahan pendidikan ke lembaga pemerintahan. 

 

Organisasi PGRI memiliki kekuatan untuk melakukan pergerakan dan perjuangannya kerena mendapat dorongan dari beberapa aspek yaitu:

 

Pertama, PGRI mendapat dukungan pemerintah sebagai lembaga resmi pemerintahan. PGRI diberikan akses dukungan dari pemerintah untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi mengenai kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di Indonesia. Biasanya, aspirasi PGRI langsung diarahkan ke DPR, yang kemudian memanggil pemerintah melalui Departemen Pendidikan untuk memperjelas nasib para honorer. "Lewat DPR nanti memanggil pemerintah melalui Departemen Pendidikan seperti untuk memperjelas nasib para honorer," ujar Bapak Ridwan Kamil selaku anggota PGRI.

 

Kedua, mempunyai LKBH di Pusat, Provinsi, Kota dan Kabupaten. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum merupakan anak lembaga dari Persatuan Guru Republik Indonesia yang mempunyai tugas antara lain: Memberikan konsultasi hukum baik ligitasi maupun non-ligitasi bagi anggota dan memberikan penyuluhan hukum. Pada dasarnya LKBH PGRI memberikan bantuan hukum kepada anggota karena tugas profesinya.