B. SOLUSI UNTUK PENCEGAHAN KASUS SUAP DIINDONESIA
1. Memperkuat integritas dan kode etik bagi para pejabat publik.
Langkah ini melibatkan peningkatan pengawasan dan penerapan kode etik yang ketat bagi para pejabat publik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kode etik yang jelas dan memastikan pelatihan yang menyeluruh bagi para pejabat untuk memahami dan mengikuti standar integritas yang tinggi.
2. Meningkatkan pengawasan di internal lembaga pemerintah.
Lebih baiknya pengawasan internal di lembaga pemerintah adalah kunci untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan atau dana publik. Ini mencakup audit rutin yang transparan dan efektif serta sistem pelaporan yang kuat untuk memungkinkan whistleblower untuk melaporkan praktik korupsi tanpa takut represalias.
3. Menumbuhkan budaya anti-korupsi di masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi
Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif korupsi serta pentingnya integritas dapat membentuk sikap yang tidak menerima korupsi. Sekolah, media massa, dan program-program komunitas dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran akan masalah korupsi.
4. Memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.
Penting untuk memastikan bahwa hukuman yang tegas dan efektif diberikan kepada pelaku korupsi. Ini mencakup memperkuat lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan badan anti-korupsi, dengan sumber daya yang memadai dan kapasitas untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus korupsi tanpa pandang bulu.
C. PELANGGARAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK
Suap merupakan kegiatan yang melanggar prosedur, karena pengguna jasa memberikan bayaran yang tak semestinya kepada seseorang yang bisa menyelesaikan tujuannya secara tepat tanpa memikirkan dampaknya seperti apa. Sama seperti pada kasus Hasbi Hasan, seorang pejabat publik yang menerima suap dari Heryanto Tanaka guna mengawal putusan persidangan dan pidana yang disahkan sesuai dengan yang Tanaka inginkan. Ini merupakan pelanggaran etika, Hasbi Hasan sudah pasti melanggar prosedur dan kebijakan yang berlaku. Selain itu ia juga melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang ada pada kode etik MA. Alasan lebih rinci kenapa kasus ini termasuk dalam pelanggaran etika ialahÂ
