Reformasi Hukum Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Restraint

Pertama, keterbatasan keahlian peradilan untuk memutus sesuatu yang sangat kompleks dan tidak dapat memprediksi konsekuensi-konsekuensi lain yang akan muncul dari putusannya.

Kedua, sifat inkremental dari putusan pengadilan dengan menyadari bahwa reformasi atau pertimbangan parsial justru bisa membawa resiko yang kontraproduktif sehingga akan gagal mencapai harapan atau maksud yang ingin dituju.

Ketiga, adanya legitimasi demokratis dan akuntablitas lembaga pengadilan yang lebih rendah dibandingkan dengan legislator dan eksekutif dalam membuat suatu putusan atau kebijakan.

Keempat, menjaga reputasi dan memberikan kepercayaan publik terhadap pengadilan sebagai pemutus yang adil sehingga keputusannya dihormati, baik oleh parlemen, eksekutif, dan   meskipun begitu, Judicial review di Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Semenjak reformasi, konsep checks and balances mulai dianut sebagai paham dalam kelembagaan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, ada pola terstruktur dalam pembentukan dan penerapan sebuah undang-undang.

Sehingga, menurut pendapat penulis perlunya aturan yang mengatur mengeai Judicial Restraint karena putusan pengujian UU yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi juga harus didasari pada konsep judicial restraint, sehingga menghindari untuk menyinggung cabang kekuasaan negara yang lain, bahkan terhindar untuk menyinggung sesama pelaksana kekuasaan kehakiman.

[1] Hufron. (2019). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam penataan kelembagaan terbaru. Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(2), 114-124. DOI: https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2496.

[2] James B. Thayer, "The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law," Harvard Law Review, Vol.7, 1893

[3] Philip Talmadge, "Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General 

Jurisdiction Court Systems"