DEMOKRASI,OPINI PUBLIK ALAT LEGITIMASI.
Opini publik bentuk ekspresi politik partisipan, publik dimungkinkan terlibat langsung/tidak langsung.! dalam menyoroti atau mengkritisi,kebijakan publik, kinerja pemimpin, pemerintahan,lembaga independen lain bagian dari hak setiap warga negara (citizen) dilindungi undang-umdang.
Mengamati realitas politik saat ini, semisal pasca keputusan MK no.90, pola pergerakan politik partisipan menyalurkan aksi protesnya tidak lagi masif dilakukan secara "luring" atau tata muka, mobilisasi massa berbiaya tinggi, tetapi telah bergeser ke model pergerakan "daring" infrastruktur-nya memanfaatkan kanal media sosial sebagai "people voice and people rally"- "rakyat biasa" dan amatir dapat secara langsung menyuarakan aspirasi mereka tanpa melalui media resmi atau jalur lembaga resmi.
Media sosial dianggap mampu memfasilitasi sekaligus tempat bertemunya berbagai entitas masyarakat dalam satu waktu dan realtime, dengan menggeser pertemuan offline menjadi Online Crowd" atau ruang kerumunan berbagai pendapat yang menghadirkan kesadaran baru atau kesepakatan bersama yang memunculkan intimasi sosial baru "power civiel sociaty".
Menyebarnya voice politik dikanal medsos telah mendapat perhatian khusus dari otoritas, selama ini disepelekan, karena populasinya hanya sebagian kecil rakyat, padahal bisa mewakili mayoritas yang masih diam atau masih belum memperoleh pemahaman atas realitas politik yang tidak bijaksana dari otoritas.
Sayang'nya suara medsos sering dibelokkan dan dirusak oleh akun2 yg tidak jelas yg menjadi bagian dari "permainan" atau alat propaganda, kerap memicu kegegeran politik yang menakutkan.
Makna kebebasan, Indonesia menganut sistem Demokrasis, sistem ini mengajarkan tiga hal yakni :
1. Liberty (kebebasan)
2. Egaliter (kesetaraan). 3.Fraternite (persaudaraan).
Dari ketiga hak paling besic diatas dapat ditafsirkan sebagai bentuk kedaulatan rakyat, dalam artian bebas dari....misalnya : ekonomi bebas dan politik bebas, karena demokrasi sendiri mengusung kekuasaan :"Dari Rakya, Dikelola untuk rakyat dan Kembali Kerakyat"(Abraham Lincon). Meski diakui masih banyak rakyat kita yang belum memahami atas hak-hak Demokrasinya.
Dimata aktor politik,politisi nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi diatas hanya dipahami sebatas "lips service" atau dibibir saja, tidak dalam tindakan, karena Demokrasi bagi parpol,politisi, politisi wakil, kelompok kepentingan dan penekan hanyalah alat legitimasi, justivikasi yang membungkam kebebasan, melalui agenda setting, agitasi-propaganda politik dengan memanfaatkan media sebagai corong atau saluran untuk mengalirkan pesan-pesan politik, oprasi politik bertujuan mengiring opini, mencipkan isu-isu, memproteksi gerakan civiel sociaty dan kompetitor politik, terutama ketika menjelang kontestasi politik tiba.
Catatan kritis :
