Demikian pula Supian Hadi. Dalam sebuah acara jalan sehat dalam rangka memperingati HUT ke-66 Kotim yang dihadiri Menpora Imam Nahrawi pada 13 Januari 2019 lalu, dia menjanjikan warga Kotim akan mendukung Jokowi, seperti terlihat dalam vlog Menpora yang diunggah Instagramnya.
Sementara Remigo Yolanda Berutu, secara nasional partainya, Partai Demokrat, bukan pendukung Jokowi-Maruf. Melainkan mengusung Prabowo-Sandi, capres-cawapres nomor urut dua.Â
Namun pada Pilpres 2019 ini, Remigo tidak sejalan dengan partainya. Dia mendukung Capres petahana. Bahkan dia menjabat Ketua Galang Kemajuan Pasangan Jokowi-Maruf di Sumut. Sementara istrinya, Made Tirta Kusuma Dewi, menjadi Ketua Perempuan Tangguh Pilih Jokowi (Pertiwi) Sumut.
Remigo merupakan tersangka kasus suap proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat. Ironisnya, berdasarkan pemberitaan media, uang hasil suap tersebut juga digunakan untuk mengamankan penanganan kasus yang menjerat istrinya di Polda Sumut.Â
Yaitu kasus korupsi dana kegiatan fasilitasi peran serta tim penggerak PKK Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2014 silam. Kasus tersebut belakangan dihentikan karena Kusuma Dewi telah mengembalikan uang diduga hasil korupsi sebesar Rp 143 juta tersebut.
Daftar pendukung Jokowi yang tersangkut kasus korupsi ini masih bisa diperpanjang kalau penegakan hukum fair, terutama di Kejaksaan Agung. Karena lembaga yang dipimpin M. Prasetyo diduga banyak pengamat termasuk diungkap dalam artikel pengamat asal Australia Tom Power, dijadikan sebagai senjata politik untuk mengendalikan oposisi dan oleh Nasdem dijadikan sebagai alat untuk memaksa kepala daerah bergabung dengan mereka mengingat Jaksa Agung merupakan kader Nasdem.
Kalau dugaan ini benar, para kepala daerah yang berbondong-bondong mendukung Jokowi-Makruf bisa ditengarai juga, ada yang dalam misi penyelamatan dari jeratan hukum. Contoh yang pasti adalah tidak jelasnya penyelesaian kasus Ketua Umum DPP Perindo, Hary Tanoe, di Kepolisian dan Kejakgung, setelah yang bersangkutan mendukung Jokowi. Padahal Kepolisian sebelumnya sudah menetapkan Bos MNC tersebut sebagai tersangka.
Karena itulah, publik kecewa terhadap Jokowi yang sama sekali tidak ada pertanggungjawaban saat debat terkait pengangkatan Jaksa Agung bukan dari kelompok profesional. Karena sebelumnya dia menjanjikan jabatan tersebut tidak diserahkan kepada kader partai.
Entah terkait secara langsung atau tidak dengan tidak terpenuhinya janji Jokowi tersebut, Tim Prabowo menegaskan kalau pihaknya menang Jaksa Agung tidak akan dijabat oleh kader partai.Â
Bahkan sejumlah nama, seperti disampaikan Koordinator BPN Prabowo-Sandi, yang juga aktivis antikorupsi, Dahnil Anzar Simanjuntak, dipertimbangkan untuk memimpin gedung bundar tersebut. Seperti dua mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, bahkan penyidik senior KPK Novel Baswedan.
Pada akhirnya, semua diserahkan kepada rakyat untuk menilai. Rakyat hanya ingin korupsi benar-benar diberantas sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu.Â
