Bagaimana Jokowi Menjelaskan Tim Suksesnya yang Banyak Ditangkap KPK?

Isu calon anggota Dewan mantan narapidana kasus korupsi yang digunakan Joko Widodo untuk 'menembak' Prabowo Subianto pada saat debat capres 17 Januari 2019 lalu dinilai tidak ampuh. Bahkan bisa menjadi boomerang alias senjata makan tuan.

Pada saat debat tersebut, Jokowi memang mempertanyakan bagaimana penjelasan Prabowo soal Gerindra yang termasuk paling banyak mengajukan calon anggota DPRD dengan latar belakang narapidana kasus korupsi. Data tersebut diungkap Jokowi dengan mengutip publikasi yang pernah dirilis ICW. "Bagaimana Bapak menjelaskan ini," tanya Jokowi kepada Prabowo, yang merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut.

Namun seperti disebutkan di atas, pertanyaan ini tidak begitu menohok. Karena selain juga mendukung caleg eks napi korupsi ikut berkontetasi di Pemilu 2019, partai pendukung Jokowi juga banyak yang mengajukannya. Bahkan berdasarkan data KPU, caleg Golkar yang merupakan pendukung Jokowi, paling banyak mengajukan caleg mantan korupsi. Mencapai 8 caleg.

Meski demikian, secara keseluruhan, jumlahnya sama. Baik partai pendukung Jokowi dan Prabowo, sama-sama mengusung 19 caleg mantan napi korupsi. Yaitu untuk partai pendukung Prabowo adalah Gerindra 6 caleg, Demokrat 4 caleg, Berkarya 4 caleg, PAN 4 caleg, dan PKS 1 caleg. Sementara partai pendukung Jokowi, Golkar 8 caleg, Hanura 5 caleg, PKPI 2 caleg, Perindo 2 caleg, PDIP dan PBB masing-masing 1 caleg.

Sementara bisa menjadi boomerang kalau diungkap data kader partai secara keseluruhan yang pernah ditangkap KPK dan kasus-kasus yang terbaru. Seperti dilansir detik.com edisi 1 Oktober 2017, daftar parpol dengan kader terbanyak diciduk KPK sepanjang tahun 2014-2017 adalah Golkar teratas. Berurutan setelah partai beringin tersebut adalah PDIP, Demokrat, PAN, PPP, Nasdem, Hanura, Gerindra, PKS, dan PKB. 

https://news.detik.com/infografis/d-3665720/daftar-parpol-dengan-kader-terbanyak-diciduk-kpk

Sementara untuk kasus terbaru bahkan kalau dihitung sejak masa pendaftaran capres-cawapres, pada 4-10 Agustus 2018, sampai saat ini, semua kepala daerah yang ditangkap KPK berasal dari partai pendukung Jokowi-Maruf, meski kemudian mengundurkan diri.

Kepala daerah pendukung Jokowi yang dijadikan tersangka oleh KPK yang terbaru adalah Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Supian Hadi. Tepatnya pada 1 Februari 2019 ini. 

Tidak tanggung-tanggung, penyalagunaan kekuasaan yang dilakukan kader PDI Perjuangan tersebut dalam menerbitkan izin pertambangan telah merugikan negara mencapai Rp 5,8 triliun.

Sebelum Supian Hadi, KPK menjerat Bupati Mesuji, Lampung, Khamami (Nasdem) pada 24 Januari 2019; Bupati Cianjur, Jawa Barat, Irvan Rivano Muchtar (Nasdem) pada 12 Desember 2018; Bupati Jepara, Jawa Tengah, Ahmad Marzuqi (kader PPP) pada 6 Desember 2018; Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolanda Berutu (Demokrat) pada 18 November 2018; Bupati Cirebon, Jawa Barat, Sunjaya Purwadisastra (PDIP) pada 25 Oktober 2018; Bupati Bekasi, Jawa Barat, Neneng Hassanah Yasin (Golkar) pada 15 Oktober 2018; Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna (Nasdem) pada 11 Oktober 2018; hingga Bupati Pasuruan, Jawa Timur, Setiyono (Golkar) yang ditangkap KPK pada 5 Oktober 2018 lalu.

Semua kepala daerah tersebut, selain Remigo, merupakan kader partai pendukung Jokowi-Maruf Amin. Karena itu hampir semuanya adalah bagian dari tim sukses yang tergabung dalam Tim Kampanye Daerah (TKD) di daerah masing-masing. Bahkan Setiyono misalnya menjabat sebagai Koordinator Wilayah TKD Pasuruan dan Rendra sebagai Wakil Ketua TKD Jatim yang juga Koorwil TKD Kabupaten Malang.

Demikian pula Supian Hadi. Dalam sebuah acara jalan sehat dalam rangka memperingati HUT ke-66 Kotim yang dihadiri Menpora Imam Nahrawi pada 13 Januari 2019 lalu, dia menjanjikan warga Kotim akan mendukung Jokowi, seperti terlihat dalam vlog Menpora yang diunggah Instagramnya.

Sementara Remigo Yolanda Berutu, secara nasional partainya, Partai Demokrat, bukan pendukung Jokowi-Maruf. Melainkan mengusung Prabowo-Sandi, capres-cawapres nomor urut dua. 

Namun pada Pilpres 2019 ini, Remigo tidak sejalan dengan partainya. Dia mendukung Capres petahana. Bahkan dia menjabat Ketua Galang Kemajuan Pasangan Jokowi-Maruf di Sumut. Sementara istrinya, Made Tirta Kusuma Dewi, menjadi Ketua Perempuan Tangguh Pilih Jokowi (Pertiwi) Sumut.

Remigo merupakan tersangka kasus suap proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat. Ironisnya, berdasarkan pemberitaan media, uang hasil suap tersebut juga digunakan untuk mengamankan penanganan kasus yang menjerat istrinya di Polda Sumut. 

Yaitu kasus korupsi dana kegiatan fasilitasi peran serta tim penggerak PKK Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2014 silam. Kasus tersebut belakangan dihentikan karena Kusuma Dewi telah mengembalikan uang diduga hasil korupsi sebesar Rp 143 juta tersebut.

Daftar pendukung Jokowi yang tersangkut kasus korupsi ini masih bisa diperpanjang kalau penegakan hukum fair, terutama di Kejaksaan Agung. Karena lembaga yang dipimpin M. Prasetyo diduga banyak pengamat termasuk diungkap dalam artikel pengamat asal Australia Tom Power, dijadikan sebagai senjata politik untuk mengendalikan oposisi dan oleh Nasdem dijadikan sebagai alat untuk memaksa kepala daerah bergabung dengan mereka mengingat Jaksa Agung merupakan kader Nasdem.

Kalau dugaan ini benar, para kepala daerah yang berbondong-bondong mendukung Jokowi-Makruf bisa ditengarai juga, ada yang dalam misi penyelamatan dari jeratan hukum. Contoh yang pasti adalah tidak jelasnya penyelesaian kasus Ketua Umum DPP Perindo, Hary Tanoe, di Kepolisian dan Kejakgung, setelah yang bersangkutan mendukung Jokowi. Padahal Kepolisian sebelumnya sudah menetapkan Bos MNC tersebut sebagai tersangka.

Karena itulah, publik kecewa terhadap Jokowi yang sama sekali tidak ada pertanggungjawaban saat debat terkait pengangkatan Jaksa Agung bukan dari kelompok profesional. Karena sebelumnya dia menjanjikan jabatan tersebut tidak diserahkan kepada kader partai.

Entah terkait secara langsung atau tidak dengan tidak terpenuhinya janji Jokowi tersebut, Tim Prabowo menegaskan kalau pihaknya menang Jaksa Agung tidak akan dijabat oleh kader partai. 

Bahkan sejumlah nama, seperti disampaikan Koordinator BPN Prabowo-Sandi, yang juga aktivis antikorupsi, Dahnil Anzar Simanjuntak, dipertimbangkan untuk memimpin gedung bundar tersebut. Seperti dua mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, bahkan penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Pada akhirnya, semua diserahkan kepada rakyat untuk menilai. Rakyat hanya ingin korupsi benar-benar diberantas sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. 

Tapi selain itu, seperti Jokowi yang mempertanyakan sikap Prabowo saat debat, tidak ada salahnya juga Jokowi ditanyakan bagaimana dia menjelaskan tim suksesnya yang banyak ditangkap KPK.