Meskipun demikian, Singapura tetap menghargai elemen demokrasi, seperti kebebasan berbicara dan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 14 Konstitusi.Â
Kebebasan ini dapat terlihat dalam debat di Parlemen, diskusi publik, dan media.Â
Namun, Pasal 14 juga memberikan hak kepada Parlemen untuk membatasi kebebasan berbicara dengan alasan tertentu.
Keberhasilan ekonomi Singapura mungkin terletak pada kemampuannya menarik investasi dari perusahaan besar internasional.
Sementara negara demokratis Asia Tenggara lainnya, seperti Indonesia, melihat investasi asing sebagai bentuk neo-kolonialisme, Lee justru percaya bahwa pembangunan ekonomi memerlukan kerjasama dengan mantan penjajah dan negara-negara Barat.
Kunci kedua keberhasilan ekonomi Singapura adalah peran aktif pemerintah dalam mengatur ekonomi.Â
Pemerintah bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan, mulai dari mendukung pengembangan bisnis lokal melalui Economic Development Board (EDB) hingga memfasilitasi investasi industri melalui Development Bank of Singapore (DBS).
Pada akhirnya, Singapura berhasil menciptakan masyarakat yang makmur, meskipun hal itu berarti kebebasan berpendapat menjadi terbatas.
Keberhasilan Singapura bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia yang ingin berkembang menjadi negara maju.Â
Jika Indonesia merasa cukup dengan sistemnya saat ini, demokrasi bisa tetap diandalkan untuk menghadapi kapitalisme global.Â
Namun, hal ini berarti pemerintah akan terus mendapat kritik tentang bagaimana kebijakan dan perjanjian ekonominya, meskipun bermanfaat, sering kali kurang melibatkan partisipasi rakyat.
