Menteri Jokowi Bernama Eko......(Bersambung)

Oleh: Mohammad Najib

Pendiri berdesa.com

Setiap era kepresidenan pasti punya menteri yang tersohor karena terobosan-terobosan dan hasil kerjanya. 

Di era JKW-JK, ada Susi Pudjiastuti, Sri Mulyani, Basuki Hadimuljono dan beberapa yang lain. Namun masih ada satu lagi yang publik patut perhitungkan, yaitu Eko Putro Sanjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Siapa dia?

Eko bukan orang desa, apalagi dari daerah tertinggal. Karir bisnisnya cukup berkilau. Posisi terakhir adalah sebagai Presiden Direktur PT. Sierad Produce TBK, perusahaan pangan berbasis unggas terbesar di Indonesia. Tak lama setalah dilantik Jokowi sebagai menteri di Juli 2016, ia sempat membocorkan kalau tawaran posisi menjadi menteri pernah ia tolak, karena alasan keluarga. Eko sudah pada zona yang sangat nyaman dan karirnya pun terus tumbuh, ngapain harus masuk ke kabinet ngurusin desa lagi. Panggilan untuk "mengabdi" itu lah yang kemudian mengubah keputusannya.

Eko harus tau desa, makanya dia kemudian berkeliling desa se Indonesia. Saya bahkan pernah mendengar, Eko sempat kaget dan menangis sewaktu melihat kondisi kemiskinan di salah satu daerah di Indonesia Timur. 

Semua orang dia sambangi, sampai ke pelosok mana pun, untuk tau strategi apa yang paling efektif dan efisien untuk melakukan perubahan. Ia sadar bahwa ia hanya punya waktu 2,5 tahun efektif untuk berkarya, karena 2019 sudah pemilu. Hampir 75 ribu desa harus ia urusi, tempatnya orang miskin dimana 13,93% penduduk miskin ada di desa, dan 7,72% di kota.

Memang ia punya Rp. 65 triliun dana desa di tahun 2018, tetapi tantangannya adalah dana itu harus dikerjakan oleh orang desa. Menteri Eko tidak punya BUMN seperti Kementerian PUPR yang siap merubah hamparan tanah menjadi jalan, jembatan dan irigasi. 

Eko tidak punya Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang punya mitra swasta yang siap mengolah berbagai komoditas. Eko hanya punya orang desa dan dibantu oleh sebagian kecil aparat di kabupaten, provinsi dan pusat. Pendamping desa pun jumlahnya tidak banyak.

Sewaktu ia awal menjabat menggantikan menteri sebelumnya, kepercayaan publik terhadap Kementerian Desa (Kemendes) cukup rendah, mungkin juga Jokowi pun punya pandangan yang sama. Sangat santer terdengar, kementerian ini dikuasai orang-orang partai bahkan sampai rekrutmen tenaga pendamping pun selalui diwarnai tuduhan-tuduhan tak sedap. Eko mulai dari titik minus, bukan nol.

Kepiawaian dalam memimpin serta berbisnis pun ia gunakan. Eko mengangkat sejumlah penasehat yang sangat paham dibidangnya untuk membantu "melompat". Ia tau, agak sulit mengharapkan aparat di Kemendes yang gemuk untuk berlari kencang.