Mohon tunggu...
Purwa Kurnia Sucahya
Purwa Kurnia Sucahya Mohon Tunggu... Lainnya - Peneliti dan Pengamat Kesehatan Masyarakat

Peneliti di Pusat Penelitian Kesehatan UI di FKMUI dan anggota bidang kajian dan pembiayaan kesmas, IAKMI

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Dampak Percepatan PCR, Ada Lonjakan Kasus, Siapkah?

9 April 2020   11:09 Diperbarui: 9 April 2020   11:22 191
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Hal yang patut dicatat, hak penuh pengelolaan bantuan dan keuangan ada di tingkat desa/kelurahan untuk memprioritaskan bantuan sesama warganya. Bila ada warga dari desa/kelurahan lain yang membutuhkan diperbolehkan membantu, asalkan mendapat ijin dari desa/kelurahan pemilik dana. Jika tidak disetujui, maka peran pihak kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi yang akan mengambil alih. Oleh karena ini, walaupun mekanisme bantuan ini terjadi pada tingkat RT/RW sampai desa/kelurahan, namun peran diatasnya penting untuk memantau dan memastikan bila terjadi penyimpangan, menyiapkan regulasi, dan mengambil alih peran bantuan, bila ada desa/kelurahan yang tidak mampu menghimpun dana.

Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan menggalang dan memberdayakan potensi yang ada di masyarakat. Kita bahu membangun untuk membangun ketersediaan APD dan ventilator bagi layanan kesehatan. Bangun pula sistem platfom/aplikasi untuk mendapatkan informasi ini, dengan prinsip seperti pada konsep gotong royong. Kita bangun plafom siapa fasilitas kesehatan yang membutuhkan (stok) dan juga siapa industri yang akan mensuplai. Peta informasi tersebut yang saat ini dibutuhkan semua pihak. 

Dengan demikian, kita akan tahu potensi sumberdaya yang ada. Jika kita kurang, maka masyarakat dapat bergerak untuk memenuhi kebutuhan tersebut berdasarkan informasi tersebut, sehingga potensi over dan under supply dapat dieliminasi. Dengan demikian, para pelaku bisnis juga akan dapat membantu dan mengubah strategi bisnisnya secara terukur untuk memenuhi permintaan pasar tersebut.

Sebagai penutup, semoga banyak hikmah yang dapat diambil dari wabah covid19 ini. Dengan wabah ini kita bisa mengetahui sistem jaminan kesehatan nasional kita yang ternyata masih sangat lemah, mulai dari ketersediaan fasilitas kesehatan, alat pelindung diri, fasilitas laboratorium, dsb. Kondisi tersebut mungkin karena alokasi pendanaan kesehatan terbatas, hanya sekitar 5%. Wabah ini membuka mata dan bukti bagi pemerintah bahwa sistem kesehatan nasional perlu dibenahi dan diperkuat. 

Semua indikator ekonomi rontok dalam sekejap, bahkan terjadi resesi ekonomi dunia. Semoga setelah wabah ini berlalu, sektor kesehatan menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional, termasuk dukungan pendanaannya. Selain itu, sistem informasi atau platfom yang dibangun harus konfrehensif, terbuka dan transparan, agar semua bisa mengakses dan menganalisis sehingga dapat membantu kebutuhan pemerintah c.q fasilitas kesehatan

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun