Pendidikan Sebagai Organ Vital, Menjaga Demokrasi Tetap Berdenyut

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat modern. Selain sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga menjadi alat untuk membentuk karakter dan meningkatkan kualitas hidup individu. 

Dalam konteks demokrasi, pendidikan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik dan sosial yang memengaruhi kehidupan mereka. 

Demokrasi yang sehat membutuhkan individu yang teredukasi dengan baik, mampu berpikir kritis, dan sadar akan hak serta kewajibannya. Oleh karena itu, pendidikan berfungsi sebagai organ vital dalam menjaga kelangsungan dan keberlanjutan demokrasi.

Pendidikan juga berfungsi untuk membangun keterampilan berpikir kritis yang esensial bagi warga negara dalam menghadapi informasi yang beragam di dunia modern. Melalui pendidikan, individu diajarkan untuk menilai informasi secara objektif dan membuat keputusan yang berdasar. 

Di Indonesia, kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang diperkenalkan di sekolah-sekolah menekankan pentingnya partisipasi politik dan pemahaman tentang hak-hak sipil sebagai bagian dari pendidikan demokrasi (Kemdikbud, 2021). 

Lebih dari itu, pendidikan juga membentuk kesadaran sosial yang mendorong warga negara untuk terlibat dalam isu-isu sosial seperti kemiskinan, lingkungan hidup, dan kesetaraan gender, yang berperan dalam menciptakan perubahan sosial.

Ketimpangan akses pendidikan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Wilayah perkotaan dengan fasilitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah terpencil menciptakan kesenjangan signifikan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh warga negara. 

Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam partisipasi demokrasi karena warga negara yang kurang teredukasi kesulitan untuk terlibat dalam proses politik. 

Data menunjukkan bahwa banyak daerah di Indonesia, terutama di wilayah timur, masih memiliki tingkat buta aksara yang tinggi dan akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas. Ketimpangan ini berdampak pada ketidaksetaraan dalam pemahaman terhadap hak-hak politik, serta partisipasi dalam pemilihan umum dan pembuatan kebijakan publik (Badan Pusat Statistik, 2023).

Politik pendidikan, yang mencakup kebijakan pemerintah terkait kurikulum dan distribusi sumber daya, memainkan peran penting dalam mempengaruhi kualitas demokrasi. 

Kebijakan pendidikan yang tidak inklusif atau bias dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan politik. Sebagai contoh, kebijakan yang mengutamakan pendidikan untuk kelompok tertentu atau tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus masyarakat marginal dapat menciptakan kecenderungan eksklusi. 

Pendidikan yang bias, yang tidak mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, juga dapat merusak integritas demokrasi itu sendiri. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan yang terbatas pada pandangan satu pihak atau kelompok dapat memperburuk polarisasi dan memperlemah kesadaran kritis warga negara (Sudirman, 2022).

Di era digital, teknologi memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan. Akses informasi yang mudah dan cepat sering kali dibarengi dengan penyebaran misinformasi yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting, termasuk demokrasi. 

Di Indonesia, misinformasi yang menyebar melalui media sosial sering kali memengaruhi pilihan politik masyarakat, terutama menjelang pemilu. 

Pendidikan harus mampu memberikan keterampilan berpikir kritis dan literasi media agar warga negara dapat menyaring informasi yang akurat dan bermanfaat untuk proses pengambilan keputusan politik mereka (Kominfo, 2023).

Untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses pendidikan yang berkualitas, pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas dan distribusi pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang terisolasi.

 Program Indonesia Pintar yang diluncurkan pemerintah dapat mempercepat upaya ini, dengan memberikan beasiswa dan bantuan kepada keluarga miskin agar anak-anak mereka dapat bersekolah tanpa hambatan biaya (Kemdikbud, 2021). Program-program seperti ini dapat memperkuat inklusivitas dan kesetaraan dalam sistem pendidikan, yang pada gilirannya memperkuat partisipasi demokrasi.

Untuk memperkuat demokrasi, penting bagi pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Memasukkan nilai-nilai demokrasi dalam kurikulum akan membantu generasi muda memahami peran mereka dalam sistem demokrasi dan pentingnya partisipasi aktif. 

Hal ini juga akan membekali mereka dengan keterampilan untuk membuat keputusan politik yang bijak dan berdasarkan pada nilai-nilai luhur (Kementerian Pendidikan, 2022).

Pendidikan yang efektif memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat, baik sebagai pendidik, orang tua, maupun pemangku kepentingan lainnya. Masyarakat harus didorong untuk terlibat dalam proses pendidikan, baik melalui partisipasi dalam pengembangan kurikulum maupun dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Keterlibatan masyarakat akan memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan yang mendukung demokrasi (Hidayat, 2022).

Pendidikan dapat dianggap sebagai "organ vital" dalam menjaga demokrasi karena perannya yang tak tergantikan dalam membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan aktif. Tanpa pendidikan yang berkualitas, prinsip-prinsip dasar demokrasi---seperti partisipasi yang setara, kebebasan berpendapat, dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi---akan terancam. 

Pendidikan memberikan alat bagi individu untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat, serta membantu mereka untuk berpikir kritis dan menginformasikan keputusan politik mereka. Dalam hal ini, pendidikan bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang mendukung keberlanjutan demokrasi.

Pentingnya investasi dalam pendidikan untuk memastikan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan tidak dapat dipandang sebelah mata. Negara yang serius ingin menjaga demokrasi yang stabil harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. 

Sebagai contoh, pemerintah Indonesia melalui berbagai program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Merdeka Belajar berusaha mengurangi ketimpangan pendidikan yang ada, namun tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal.

 Investasi dalam pendidikan yang merata akan memungkinkan semua lapisan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses politik dan membuat keputusan yang akan memengaruhi masa depan negara.

Akhirnya, demokrasi yang kuat bergantung pada warga negara yang terdidik dan terinformasi dengan baik. Tanpa pengetahuan yang cukup, warga negara tidak dapat membuat pilihan yang bijak, apalagi mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi dan literasi media harus diperkenalkan di setiap tingkat pendidikan. 

Sebuah masyarakat yang terdidik, yang memahami hak dan tanggung jawabnya, adalah landasan bagi demokrasi yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara sehat.

Democracy is not a spectator sport. It requires an active, educated citizenry engaged in the democratic process. Pendidikan adalah alat utama untuk menciptakan warga negara yang tidak hanya menyaksikan, tetapi juga berpartisipasi dalam demokrasi.

by Agustina Purnami Setiawi