Membenahi Kualitas Demokrasi

Dinamis dan Akomodatif

Sebagai permulaan membenahi demokrasi, kita harus beranjak memandang demokrasi hanya dari ‘kacamata’ pemilu dan pilkada. Mengingat pemilu dan pilkada saat ini masih sebatas prosedural melaksanakan demokrasi (demokrasi prosedural), karena faktanya demokrasi model itu hanya memunculkan pemimpin yang kontra-demokratis (meminjam istilah Mahkamah Konstitusi, terstruktur-sistematis-masif), otoriter (dalam versi baru yaitu ‘politik dinasti’), hingga yang korup. Sebab alasan tersebut, Victor Silaen mengatakan bahwa: Pertama, demokrasi bukanlah sesuatu yang sekali dibuat lalu dianggap sudah final. Sebaliknya, ia justru harus senantiasa didiskusikan secara dialektis sehingga produk-produk sistemik yang dihasilkannya niscaya cocok dengan perubahan dan perkembangan zaman. Kedua, demokrasi bukanlah produk seorang pemikir atau dihasilkan melalui pemikiran-pemikiran tertentu (Marxisme melalui Karl Marx atau Sosialisme melalui Robert Owen), melainkan bersumber dari suatu peradaban. Karena sifatnya yang berkembang terus menerus, maka demokrasi juga harus direkonstruksi terus menerus. Dari kedua pendapat tersebut, keniscayaan sebuah demokrasi bersifat dinamis dan akomodatif.

 

Berkaca dari kasus ditangkapnya seorang kepala daerah karena kasus narkoba atau bahkan korupsi, tentu sangat mengganggu rasionalitas kita secara skeptis bagaimana bisa ia terpilih atau lolos pada saat mekanisme pencalonan yang telah dilalui. Hal ini menandakan bahwa mekanisme yang ada saat ini belum mampu memberikan ‘rambu-rambu’ yang tegas atau segala macam prosedur yang ditentukan dapat dipermainkan sesuak hati oleh kandidat dan lembaga penyelenggara atau yang terlibat di dalam proses itu. Oleh sebab itu, rambu-rambu tersebut harus diperketat dengan cara memperbaharui mekanisme-mekanisme atau prosedur-prosedur yang terdapat dalam demokrasi. Dalam hal ini, sebagai contoh mungkin sudah saatnya lembaga penyelenggara perlu menggandeng lembaga seperti Bada Narkotika Nasional, Ombudsman, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjaga akuntabilitas dan rasionalitas kita sebagai pemegang kedaulatan rakyat, agar pemimpin-pemimpin yang terpilih memiliki moralitas yang tak tercela minimal selama ia menjabat.