Memanfaatkan Telekomunikasi Untuk Optimalkan GNNT

SOSIALISASI Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) terus dilakukan oleh Bank Indonesia maupun lembaga keuangan formal. Bahkan, tidak hanya pada tataran masyarakat di wilayah perkotaan saja, sosialisasi ini juga merambah masyarakat di daerah-daerah yang ada di seluruh nusantara.

Pun demikian, implementasi dari sosialisasi GNNT ini belum optimal. Bahkan, tidak sedikit warga masyarakat di daerah yang cenderung memilih memanfaatkan transaksi tunai, meskipun saat ini layanan perbankan telah mendukung untuk transaksi non tunai, serta peralatan telekomunikasi melibatkan diri dalam gerakan non tunai.

Dalam kegiatan sosialisasi layanan keuangan digital (LKD) yang digelar Bank Indonesia Purwokerto, beberapa waktu lalu, Kepala Bank Indonesia Purwokerto, Rahmat Hernowo menjelaskan terdapat beberapa point yang melatarbelakangi sosialisasi LKD.

Pertama, medio 8 April 2014 Bank Indonesia telah memberlakukan ketentuan terkait layanan keuangan yang melibatkan pihak ketiga dengan menggunakan perangkat mobile atau Layanan Keuangan Digital (LKD).

Kedua, LKD ini sebelumnya dikenal dengan istilah branchless banking.
Langkah awal LKD dimaksudkan untuk meningkatkan penetrasi jasa keuangan di wilayah pelosok dengan menggunakan e-money sebagai platform layanan.

Ketiga, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.16/8/PBI/2014 merupakan revisi atas ketentuan e-money yang pernah diterbitkan sebelumnya (PBI No.11/12/PBI/2009) tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

Rahmat Hernowo juga mengemukakan LKD diluncurkan karena masih tingginya jumlah masyarakat yang belum tersentuh jasa layanan keuangan seperti transfer, menabung ataupun kredit.

Berdasarkan hasil Survei Financial Literacy 2012-BI, sebanyak 35,31 persen penduduk dewasa di Indonesia memiliki rekening di bank. Pangsa uang elektronik terhadap produk domestik bruto (PDB) per Desember 2013 hanya sebesar 0,03 persen dari Gross Domestic Product (GDP), serta keterbatasan layanan perbankan yang dapat menjangkau wilayah Indonesia.

Peluncuran LKD untuk mendukung GNTT juga untuk perluasan layanan untuk mendukung aktivitas ekonomi individual dan rumah tangga, serta adanya peluang perluasan jasa pelayanan keuangan, diantaranya melalui pemanfaatan jasa telekomunikasi.

"Selain itu semakin beragamnya unit usaha yang menggunakan jasa telekomunikasi hingga level komunitas terkecil (desa/kelurahan) via fasilitas telekomunikasi," kata Rahmat Hernowo.

Di wilayah eks Karesidenan Banyumas, yang meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap nilai transaksi keuangan mencapai lebih kurang Rp 1,2 triliun per bulan. Pesatnya transaksi melalui berbagai fasilitas sistem pembayaran dinilai belum sepenuhnya memiliki korelasi searah pada penggunaan produk lembaga keuangan yang murah dan efisien.

Rahmat Hernowo mengemukakan hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa 92 persen masyarakat masih lebih dominan menggunakan uang tunai dalam transaksi sehari hari. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain, kurangnya edukasi, sosialisasi dan ketersediaan sebaran infrastruktur yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.

Persepsi masyarakat yang merasa belum membutuhkan alat pembayaran non tunai (uang elektronik) dan dalam banyak temuan masyarakat belum tertarik menggunakan fasilitas tersebut karena minimnya pengetahuan tentang produk dan cara penggunaannya.

Menyikapi hal tersebut, perbankan, pemerintah dan seluruh elemen hendaknya menjadi inisiator dan ujung tombak dalam penggiatan penggunaan alat pembayaran non tunai antara lain melalui pengembangan kawasan less cash society (LCS) dengan harapan memberikan pengalaman menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu (AMPK).

Edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi maupun bentuk penyampaian informasi lainnya untuk mendorong peningkatan penggunaan APMK maupun uang elektronik. Apalagi transaksi uang elektronik lebih mudah dibanding menggunakan transaksi tunai.

Penggunaan Telepon

Bahkan, pengunaan telepon genggam dan keberadaan unit ekonomi di masing-masing daerah menjadi dasar model bisnis untuk memperluas layanan keuangan dengan rasa aman, mudah dan terjangkau kepada seluruh masyarakat.

Teknologi komunikasi yang digunakan berbasis mobile atau website dengan memanfaatkan tingginya pengunaan telepon genggam dan luasnya jaringan telekomunikasi yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi.

Apalagi Rahmat Hernowo menyebutkan bahwa jumlah pengguna telepon genggam saat ini sudah lebih dari 255 juta. Bahkan, hampir setiap orang memiliki lebih dari satu unit handphone.

Sejalan dengan hal tersebut sebenarnya telah ditangkap oleh perusahaan telekomunikasi di Indonesia, bahkan tiga operator terbesar tanah air (Telkomsel, XL dan Indosat) berkolaborasi meluncurkan inovasi di era digital berupa Layanan E-money Interoperability (P2P Transfer) atau layanan pengiriman uang elektronik lintas operator pada Juni 2013.

Kolaborasi ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperluas jaringan layanan uang elektronik di Indonesia dengan meningkatkan percepatan layanan uang elektronik, menambah jalur distribusi, meningkatkan trafik SMS secara eksponensial, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketiga operator dalam mengembangkan layanan pengiriman uang elektronik.

Dengan adanya layanan pengiriman uang elektronik lintas operator, maka seluruh pelanggan tiga operator yang berjumlah sekitar 230 juta pelanggan, dapat melakukan transaksi pengiriman uang. Contohnya pelanggan T-Cash (Telkomsel) dapat melakukan transaksi transfer ke pelanggan XL Tunai (XL) maupun ke pelanggan Dompetku (Indosat) maupun sebaliknya.

Adapun manfaat yang bisa dinikmati oleh pengguna selular dengan layanan pengiriman uang elektronik lintas operator ini diantaranya, pelanggan dapat dengan mudah dan leluasa melakukan transaksi keuangan melalui ponsel dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan customer experience dan loyalitas pelanggan, terutama di era digital sekarang ini.

Pun demikian, edukasi secara berkelanjutan pun perlu dilakukan supaya warga masyarakat terutama di daerah semakin akrab memanfaatkan layanan transaksi elektronik. Sebab, kecenderungan masyarakat itu lebih mantap ketika menerima slip pembayaran atau kuitansi setelah melakukan transaksi.

"Mindset ini harus diubah supaya masyarakat akrab dan merasa nyaman bertransaksi menggunakan elektronik," kata warga Purwokerto, Dody. (*)