Sinergi adalah kata kunci untuk menjalankan pembangunan. Banyak sekat lintas sektoral yang mesti ditembus sebelum mewujudkan satu kebijakan. Dan dalam praktiknya, ada istilah yang dikenal sebagai ego sektoral. Ini adalah siluman yang membuat pembangunan terhambat. Ego sektoral juga disebut sebagai biang kerok macetnya birokrasi di Indonesia.
Presiden Jokowi dikenal sebagai sosok yang getol mendobrak ego sektoral. Itu terlihat dari suksesnya pembangunan yang dilakukan di era kepemimpinannya. Meskipun, terkadang persoalan tidak muncul di level kementerian atau lembaga, tapi pada level di bawahnya.
Di level ini terkadang persoalannya sepele, tidak ada yang memimpin mereka membuat satu keputusan terhambat. Padahal di level atas sudah beres dan membuat kesepakatan bulat.
Sinergi yang baik baru saja dicontohkan oleh PLN dan TNI AL. Keduanya membuat kesepakatan yang membanggakan, TNI AL merelakan asetnya digunakan oleh PLN untuk Gardu Induk Marunda. Hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian tukar-menukar tanah (ruislag) Barang Milik Negara (BMN) TNI AL seluas 12.000 M untuk dipergunakan sebagai lokasi Gardu Induk 150 kiloVolt (kV) Marunda.
Gardu induk 150 kV Marunda dibangun untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Dalam proses pembangunannya, lokasi yang dibutuhkan adalah aset yang dimiliki TNI AL. Dan untuk penggunaan itu, TNI AL bersikap legowo. Berkat kesediaan TNI AL itu, Gardu Induk Marunda turut berfungsi menjaga keandalan listrik di Ibu Kota.
"Bagi PLN, GI 150 kV Marunda merupakan salah satu obyek vital nasional, menopang sistem kelistrikan yang melingkupi wilayah DKI Jakarta. Mulai dari kantor pemerintahan, BUMN, dan swasta, fasilitas umum dan fasilitas sosial, pusat niaga dan pelabuhan," Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, sebagaimana dikutip Sindonews.com, Senin 9 November 2020.
Darmawan dikenal sebagai seorang ilmuwan keenergian yang dulu berjibaku selama dua puluh tahun mencari ilmu di Amerika, kini ia mengabdikan dirinya di PLN. Dengan pengalaman panjang itu ia memahami persoalan energi tanah air dari hulu hingga hilir, termasuk listrik.Â
Persoalan kelistrikan di Indonesia salah satunya soal legalitas aset yang dimiliki PLN. Dari sana muncul berbagai konflik agraria yang merugikan banyak pihak.
Itulah pentingnya kepastian hukum. Oleh sebab itu sejak ia mengabdi di PLN, keseriusan untuk mensertifikasi aset PLN terus ditingkatkan. Darmawan melihat ini sebagai bom waktu. Semakin lama tidak dibereskan akan semakin buruk.
Itulah salah satu upaya yang dilakukan dengan Gardu Induk Marunda. Melihat pentingnya fungsi Gardu Induk Marunda, PLN memerlukan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut.
Di sisi lain, dengan digunakannya tanah BMN milik TNI AL oleh PLN, maka TNI AL tentu harus mendapatkan aset pengganti yang sebanding. Sebab TNI AL telah mengalah dan bersikap legowo mengedepankan kepentingan nasional. Sikap TNI ini memang layak dipuji.
Dengan ditandatanganinya perjanjian tukar-menukar aset ini, PLN berkomitmen untuk dapat memberikan aset pengganti yang senilai dengan nilai aset tanah BMN milik TNI AL. Â Di masa depan sinergi semacam ini akan menjadi contoh yang baik dalam pembangunan Indonesia. Ego sektoral memang selayaknya dihilangkan, sebab itu akan mengganggu jalannya pembangunan.
"Tidak tertutup kemungkinan, jika di kemudian hari pembangunan infrastruktur itu kembali akan membutuhkan lahan milik TNI AL di berbagai daerah Nusantara. Perjanjian tukar-menukar ini, diharapkan dapat menjadi role model bagi TNI AL dan PLN dalam menemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak dalam menjalankan amanahnya membangun Indonesia," ujar Darmawan.
Menurut darmawan, pengadaan lahan menjadi bagian paling menantang dalam proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia. Karena infrastruktur itu harus ada dan membentang mulai dari bibir pantai hingga ke puncak bukit, dari pelosok pedesaan sampai ke jantungnya ibu kota Jakarta.
Sinergi yang baik baru saja ditunjukkan oleh PLN dan TNI AL. Keduanya menyadari bahwa kepentingan negara barada di atas semuanya. Oleh sebab itu, kerelaan untuk melakukan tukar-menukar aset merupakan kewajiban sebagai upaya untuk memajukan bangsa. Wilayah Indonesia yang begitu luas menunggu dibangun jaringan kelistrikan yang kokoh, andal dan merata untuk semua.
Puji Handoko
