Masukan dari sejumlah pihak kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 hanya menjadi angin lalu. Presiden Joko Widodo menegaskan akan tetap menggelar pesta demokrasi lima tahunan di 270 daerah di Indonesia pada 9 Desember mendatang.
Melalui Juru Bicara Kepresiden, Fadjroel Rachman, Jokowi menyatakan pelaksanaan pemungutan suara tetap berjalan sesuai jadwal. Alasannya, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih.
Entah apa yang merasuki Jokowi sehingga memutuskan untuk mengambil keputusan yang sangat riskan itu. Mengingat, akan ada jutaan nyawa yang menjadi taruhan dari keputusan ini.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, ada 106 juta lebih pemilih yang akan menggunakan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2020 mendatang. Jumlah ini bukanlah jumlah yang sedikit, dan tentu membutuhkan upaya ekstra untuk mengkondisikannya.
Belum lagi, dari 270 daerah yang menggelar Pilkada Serentak itu, ada 44 daerah yang berstatus zona merah Covid-19. Praktis, di 44 daerah pemilihan itu, ancaman penularan Covid-19 semakin besar.
Belum lagi, di sejumlah daerah yang ikut dalam Pilkada Serentak 2020, sudah bermunculan klaster baru. Di Boyolali Jawa Tengah misalnya, ada ratusan petugas pengawas pemilu yang dinyatakan positif Covid-19. Juga secara nasional, sempat ada 63 calon kepala daerah yang positif Covid-19, meskipun kabar terbaru, kini tinggal 13 calon kepala daerah yang masih berstatus positif Covid.
Kondisi darurat inilah yang memantik sejumlah organisasi keagamaan besar di Indonesia menyatakan sikap. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah dengan tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 hingga kondisi darurat pandemi Covid-19 berakhir.
Belum lagi, sejumlah tokoh nasional juga ikut bersuara meminta pemerintah menunda pesta demokrasi di sejumlah daerah di Indonesia itu. Dalam jajaran tokoh, ada mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla yang juga dengan tegas meminta penundaan Pilkada Serentak demi alasan kemanusiaan.
Meskipun Jokowi bisa saja beralasan, penundaan tak bisa dilakukan mengingat tak ada yang tahu sampai kapan pagebluk bisa diselesaikan. Ia juga bisa saja berdalih, bahwa semua telah disiapkan dengan matang.
Tapi, toh saat awal-awal pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020, pemerintah sudah banyak kecolongan. Ada beberapa pasangan calon di sejumlah daerah yang melakukan pengerahan massa saat mendaftar ke KPU, ada pula yang asyik menggelar konser dangdut saat deklarasi pasangan calon berlangsung.
Persiapan sebagus apapun, penulis pesimistis pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bisa digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Pasti di sana-sini, akan ada banyak pelanggaran mengingat euforia Pilkada selalu menarik untuk dirayakan. Mulai konsolidasi, penggalangan massa, kumpulan di RT/RW, hingga hari-H pencoblosan sampai pengumuman pemenang sudah pasti diwarnai kemeriahan.Â
