Tujuh Belas Agustus di Pulau Mutus, Torang Bisa

Sedang konflik Papua dimaknai sebagai konflik akibat pertentangan dan sengketa wilayah teritorial Tanah Papua, di mana sumber konfliknya adalah sengketa sejarah integrasi dan status politik papua, yang melahirkan papuanisasi dan nasionalisme papua. Oleh karena merupakan konflik politik, maka resolusi atas konflik papua adalah melalui dialog politik papua. Frans Pekey menyarankan agar Pemerintah Indonesia dan pejuang politik Papua bertemu dengan melibatkan pihak lain sebagai mediator (Pekey, 2018 : 360 - 361)<2>.  
 
Pendekatan keamanan di tengah solusi dialog pembangunan dan dialog politik  

Mengacu dari batasan Pekey tentang konflik di Papua kita melihat bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur yang direpresentasikan dengan suksesnya penyelenggaraan PON adalah bagian dari proses dialog pembangunan. Penyelenggaran PON  merupakan upaya mempersempit kesenjangan kesejahteraan dan melengkapi upaya otonomi khusus yang sudah dan akan terus dilaksanakan. Namun itu saja belum cukup.

Dialog pembangunan bukan hanya dilaksanakan di Tanah Papua saja. Bukan hanya pemerintah dan bukan hanya mereka yang berada di lokal Papua, namun seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia harus aktif menekan tindakan pelanggaran HAM; marginalisasi dan diskriminasi terhadap warga Papua sebagai bagian dari dialog pembangunan. Sebagai contoh kasus penanganan aparat di asrama mahasiswa Papua di Surabaya agar tidak terulang lagi.  

Bagaimana dengan dialog politik untuk menyelesaikan Konflik Papua? Pada dialog politik aktor yang terlibat adalah KST sebagai kelompok bersenjata, para klandestin dan pejuang politik di luar negeri. Konflik Papua lebih menonjol dan menyita perhatian masyarakat karena mengandung muatan kekerasan dan jatuhnya korban jiwa. Beban penanganan konflik Papua ini dapat terus berkurang, bila keberhasilan dialog pembangunan sebagai solusi konflik di Papua terus ditingkatkan.  

Pendapat Frans Pekey tentang dialog politik sebagai solusi konflik papua patut pula kita kritisi, dialog bukan berarti menghentikan semua pendekatan keamanan yang diemban oleh aparat TNI-Polri.  Kehadiran aparat TNI Polri justru untuk menjamin agar dialog pembangunan dapat dilaksanakan optimal tidak terganggu oleh aksi KST.  Memang akan ada resistensi dari para penggiat HAM karena risiko jatuhnya korban operasi penegakkan hukum, namun hal itu untuk melindungi warga Papua lainnya yang jumlahnya jauh lebih banyak dari ancaman aksi kekerasan KST.

Para komandan satuan dituntut merebut dan memenangkan hati rakyat sekaligus menurunkan niat aksi dan militansi KST. Namun para komandan satuan harus dapat mengontrol agar anggotanya tidak melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang menambah resistensi terhadap kehadiran aparat di tanah Papua. Hal itu juga harus diimbangi dengan kebijakan komando kewilayahan untuk memberi akses kepada masyarakat mendapat perlindungan dari kekerasan aparat dan menjamin tindak lanjut investigasi yang memadai.

Penetapan status kelompok bersenjata sebagai teroris atau KST oleh pemerintah, seyogyanya menjadi dasar aparat lebih agresif untuk menekan dan melokalisir aksi mereka sampai habis. Operasi penegakan hukum pasca-pelabelan teroris, harus memberi hasil yang lebih bermakna, dibanding saat kelompok bersenjata tersebut masih bernama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Ini pun harus diimbangi dengan upaya yang efektif seluruh para pemangku kepentingan di dalam dan di luar negeri, sebagai lawan amplifikasi perjuangan papua merdeka.

Penutup

Indonesia Raya yang dikumandangkan di lapangan Kampung Pulau Mutus Raja Ampat pada tahun 2014, bertujuan sama dengan Indonesia Raya yang dikumandangkan di Stadion Lukas Enembe pada pembukaan dan penutupan PON XX 2021 di Jayapura. Bukan simbolis, tetapi kedua peristiwa ini adalah bagian integral dari dialog pembangunan untuk mempertahankan Papua yang damai selamanya dalam bingkai NKRI. Torang bisa mewujudkan Indonesia Raya.  
.

Pudji Widodo,
Krian-Sidoarjo, 18102021 (85).

Sumber :
1. Kompas.com