Pengamatan Superficial Profil Organisasi Kerajaan Fiktif

Kisah si baju loreng dan baretnya

*Oh oh indah sekali,
Duduk di pinggir pantai,
Sambil kukenangkan - kisah si baju loreng.
*Seorang anggota ABRI,
Memakai baju loreng,
Lengkap dengan baretnya,
Aduh gagah perkasa.
*Sangat menawan hati,
Kebanggaan seluruh bangsaku,
Dia yang kukagumi,
Akan kukenang jasamu.

Apakah para pembaca Kompasiana mengenal dan bisa menyanyikan lirik lagu tersebut di atas? Ya itu adalah lirik lagu berjudul "Kisah Si Baju Loreng" yang dipopulerkan Lilis Suryani.  Bagi generasi muda 1960 -1970, tentu mengenal lagu ini yang cocok dengan situasi nasional di mana seluruh elemen bangsa saat itu yang sedang memusatkan perhatian kepada instruksi Trikora Presiden Soekarno untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda.

Bukan hanya Irian Barat, PresIden Soekarno juga menggeloprakan semangat Dwikora untuk menggagalkan pembentukan negara Malaya. Pencipta dan penulis lirik lagu "Kisah si Baju Loreng" berperan serta dalam operasi Trikora bukan secara fisik seperti pasukan ABRI, tetapi dengan talentanya mencipta lagu yang dapat menggelorakan semangat bela negara.

Sosok prajurit berseragam loreng dan berbaret dalam lagu Lilis Suryani menurut penulis adalah representasi prajurit ABRI berkualifikasi khusus yang bertugas masuk ke daerah operasi dengan berbagai metode infiltrasi.

RPKAD, Korps Caduad (Cadangan Umum Angkatan Darat) yang lalu menjadi "Kostrad", Satuan Kapal Selam, KKO AL, Kopasgat dan Menpor Brimob Polri adalah satuan-satuan pelaku utama yang mengukir sejarah penegakan kemerdekaan. Masyarakat mengenali satuan tersebut dari uniform khas dengan tutup kepala baret sebagai identitas korps dan kesatuan.

Dinamika politik dekade tersebut juga ditandai dengan lahirnya ormas onderbouw partai maupun binaan ABRI yang bersifat paramiliter. Romantika sejarah rupanya terbawa hingga kini, tampilan  ormas satgas partai bak tentara pasukan khusus yang menggunakan seragam kamuflase dengan tutup kepala baret warna warni persis satuan TNI.

Bahkan KSAU pun pada tahun 2016 sampai bersurat kepada dua kementerian karena pegawainya mengenakan pakaian dinas yang mirip seragam personel TNI AU.  

Namun selain ormas resmi, kini penampilan military style juga muncul sebagai bagian dari Fenomena Kerajaan Fiktif dan beberapa "kelompok halu". Tahun 2014, aparat Denpom I Medan menangkap 3 orang Jenderal PBB Gadungan, salah satu diantaranya  berseragam Pati berbintang 4 lengkap dengan baret biru PBB dan mengaku dari The Peace Keeping Force Council of The Southeast Asia/PKFCSEA (m.detik.com 27112014).

Dalam website PKFCSEA, tercantum foto sang jenderal dengan slogan "To build the world, the new emerging forces". Empat tahun kemudian viral di media sosial foto pimpinan kelompok Kasultanan Selaco Tasikmalaya,  juga mengenakan uniform bergaya militer mirip TNI AD, lagi-lagi dengan baret biru. 

Nah yang terakhir kelompok Sunda Empire, lagi-lagi tutup kepala baret biru digunakan kelompok ini sebagai identitas Kekaisaran Matahari. Dalam diskusi di forum Indonesian Lawyer Club (ILC), salah satu petingginya dengan jabatan Sekretaris Jenderal terus terang mengaku berpangkat Letnan Jenderal NATO.

Berbeda dengan 3 kelompok sebelumnya yang bergaya militer, pada Keraton Agung Sejagad (KAS) di Purworejo, kecuali Sang Raja dan Ratunya seluruh anggotanya mengenakan topi Pet. Sedang kelompok King of the King (KOK) tidak mengatur pakaian seragam identitas kelompok.

Organisasi kerajaan fiktif

Kini mari kita cermati profil kelompok-kelompok halu tersebut  dari beberapa aspek sebagai berikut :

a. Melibatkan nama organisasi dunia PBB.

Di antara kelompok fiktif tersebut di atas ada yang berupaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa aksi mereka telah mendapat legitimasi PBB. Bahkan "pejabat" PKFCSEA dengan mengenakan seragam pasukan PBB berani meminta ijin untuk menghadap Pangdam I Bukit Barisan yang justru membuat mereka harus berurusan dengan polisi militer, dan selanjutnya diserahkan ke Polrestabes Medan.

Berbeda dengan PKFCSEA, pemerhati dan pelestari budaya Kesultanan Selaco mendapat legitimasi warisan budaya sejarah kepemimpinan Surawisesa dari PBB dan memiliki akta notaris badan hukum dari Kemenkum HAM. Menurut penulis, bukti tersebut menepis Kesultanan Selaco sebagai organisasi fiktif seperti kelompok halu yang lain. 

Jajaran pimpinan Kesultanan Selaco sempat mengenakan seragam mirip TNI AD, namun brevet kualifikasi yang dikenakan adalah  kualifikasi olah keprajuritan personel TNI. Di kemudian hari, 2 orang pimpinan Kraton Selaco tersebut mendatangi Kodim setempat dan menyerahkan pakaian seragam mereka. (pwrionline.com 28/10/2018). 

Para jenderal PBB gadungan di organisasi PBB kawasan Asia Tenggara fiktif (sumber : m.detik.com, 27/11/2014)

Ada persamaan antara PKFCSEA, Kesultanan Selaco dan Sunda Empire, yaitu berbaret biru, bedanya PKFCSEA dan Kesultanan Selaco menggunakan emblem PBB, sedang emblem Sunda Empire tampak ada kemiripan namun tetap mencantumkan ornamen bola dunia seperti pada emblem baret PBB.  Hal ini mengingatkan pada "Blue Helmet Corps" pasukan PBB yang berbaret dan mengenakan helm biru sebagai penanda identitas satuan pemelihara perdamaian dunia.

Melaui detik.news.com  27/11/2019, Direktur United Nation Information Center di Jakarta, Michele Zaccheo menyatakan bahwa dalam struktur organisasi PBB tidak ada jabatan pimpinan Pasukan PBB penanggungjawab wilayah Asia Tenggara. Sebagaimana verifikasi yang dilakukan pada PKFCSEA, patut juga dikritisi bagaimana suatu organisasi kebudayaan langsung mendapat legalisasi dari organisasi PBB tanpa melalui verifikasi pemerintah di mana organisasi tersebut berkedudukan.

Pejabat kesultanan Selaco menyerahkan seragam ke Kodim 0612 Tasikmalaya (sumber : pwrionline.com 28/10/2018)

b. Berhubungan dengan lembaga keuangan yang berkedudukan di Swiss.

Ini bukan cerita baru, namun tetap saja mampu membius dan menimbulkan harapan masyarakat yang berminat bergabung bahwa akan mendapat kompensasi kelak di kemudian hari. Meskipun untuk itu seperti yang terjadi di kelompok King of The King (KOK), partisipan harus mendaftar dulu dengan menyerahkan uang 1,7 -- 2 juta rupiah.

Sunda Empire dan Kesultanan Selaco juga mengakui adanya sumber dana dari Bank Swiss. Adanya jabatan Guarantor mungkin diperlukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa benar-benar ada pejabat yang ditunjuk mewakili komunitas untuk bisa melakukan transaksi dengan Bank di Swis.

c. Janji imbalan.

Dalam forum ILC, salah seorang punggawa KAS menyampaikan besaran uang partisipasi, selain untuk mendapatkan seragam KAS juga menentukan tingkat jabatan. KOK menjanjikan kucuran dana 3 milyar rupiah untuk setiap partisipan yang telah menyerahkan uang administrasi pendaftaran. Di Kesultanan Selaco, ada garantor yang akan menyalurkan dana imbalan untuk pembangunan kesultanan, kesejahteraan masyarakat dan pejabatnya.

d. Menyalahgunakan dekorasi atribut TNI dan badan internasional.

Pakaian dinas seragam dan atribut prajurit TNI menunjukkan identitas, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan serta hak-hak prahurit pada masa perang maupun damai. Selain identitas, seragam dan atribut prajurit TNI diperlukan untuk memelihara kebanggaan satuan, martabat dan kehormatan diri individu maupun satuan.

Penyematan tanda kehormatan mengandung hikmah agar pemilliknya mempertahankan kehormatan dan tidak melakukan hal-hal yang menodai kehormatan diri dan korps/satuan di sepanjang hidupnya. Mereka yang bukan prajurit TNI dan mengenakan seragam serta atribut TNI secara tidah sah, sama dengan menipu identitas, tugas, fungsi, kewenangan serta memalsukan martabat dan kehormatan yang sebenarnya bukan haknya dengan berbagai motif kepetingan untuk keuntungan pribadi, orang lain atau kelompoknya.

Brevet, lencana, tanda kehormatan bentuk medali dan pita TNI  memang mudah diperoleh dengan membeli di toko penjual perlengkapan TNI - Polri di pasar. Dengan demikian mudah terjadi penyalahgunaan atribut TNI oleh mereka yang tidak berhak.

Sesuai ketentuan, mereka yang tidak sah menggunakan atribut TNI tergolong sebagai pelaku penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Demikian pula penggunaan seragam dan atribut pasukan PBB oleh mereka yang tidak berhak merupakan bentuk tipu muslihat yang melanggar pasal 378 KUHP. 

Seandainya organisasi kelompok fiktif tersebut telah berbentuk ormas, juga akan dikenai pelanggaran atas UU Nomor 17 Tahun 2013 pasal 59 ayat 1-b dan c. Dalam pasal tersebut tercantum larangan bagi ormas untuk menggunakan lambang, simbol, bendera atau atribut lembaga pemerintah dan lembaga/badan internasional.

e. Resistensi masyarakat.

PKFCSEA langsung berurusan dan ditindak aparat saat mulai muncul, kelompok kerajaan lainnya pun akhirnya diciduk aparat Polri. Hanya komunitas Selaco yang relatif aman bahkan kegiatannya diterima dan tidak mendapat resistensi dari masyarakat sekitar. Barangkali kehadiran peziarah yang memberi dampak positif kesejahteraan bagi warga pemukiman di sekitar situs yang menyebabkan masyarakat menerima komunitas penggiat budaya Kesultanan Selaco tersebut.

f. Gerakan budaya

Dari 6 kelompok fiktif yang kita amati hanya satu yaitu kesultanan Selaco yang mendeklarasikan sebagai bentuk gerakan budaya meskipun nama jabatan yang dipergunakan menunjukkan hirakhi kekuasaan dan penanggungjawab kewilayahan. Apakah ini hanya kamuflase untuk menyembunyikan motivasi yang lain, rasanya tetap memerlukan perhatian serius dari aparat pemerintah baik kesbangpol pemkab maupun aparat keamanan.  Tercatat beberapa tahun lalu di lokasi kesultanan Selaco pernah terpasang spanduk tentang Daerah Istimewa Provinsi Priangan.

Profil ringkas kelompok halu dan kerajaan baru dari berbagai sumber (dokpri).

Wasana kata

Penulis tidak ingin mengajak pembaca menguak motif di balik fenomena munculnya kerajaan-kerajaan baru. Pemerhati multi media Roy Surya berpendapat mereka hanyalah wayang, nah tentu ada dalangnya serta mungkin sebagai pengalih atas isu nasional yang lebih besar.

Penulis hanya mengungkapkan hal-hal superfisial yang jelas tampak di permukaan, sering terulang dan menimbulkan kerugian bagi sebagian masyarakat yang salah meletakkan harapan.  Namun selain ada yang dirugikan, ada pula yang mendapat keuntungan dari kemunculan kerajaan-kerajaan baru. Yaitu para penjahit, pengrajin bordir, penjual baret dan perlengkapan TNI.

FA sang Ratu KAS, bertugas mendisain kostum pakaian dan memesan kepada penjahit di Bantul Yogyakarta sejumlah 300-an set seragam KAS dengan harga Rp 600.000 hingga Rp 900.000 (regional.kompas.com 29/01/2020). Yang gembira bukan hanya penjahit, demikian juga penjual perlengkapan perorangan TNI tentu sangat happy menerima pesanan untuk menyediakan sepatu dan tutup kepala baik pet maupun baret, juga tanda kehormatan.

Pengrajin bordir, bendera kerajaan dan lencana pun tentu berharap kesinambungan pesanan, tidak penting bahwa itu akan digunakan punggawa kerajaan dan tentara abal-abal. Kita memaklumi pendapat pelaku ekonomi skala kecil ini, yang penting kita tidak ikut menjadi partisipan dan tidak tergiur  Fenomena Kerajaan Fiktif, karena modus ini berpotensi terulang lagi di kemudian hari.

Pudji Widodo
Sidoarjo, 05022020.

Sumber :
Satu. 27 Januari 2014 diunduh 31 Januari 2020
Dua.  28 Oktober 2018,  diunduh 19 Januari 2020.
Tiga.  24 Januari 2020 diunduh 4 Februari 2020.
Empat. 30 Januari 2020 diunduh 5 Februari 2020.
Lima.  3 Februari 2020 diunduh 5 Februari 2020.