Maldistribusi Guru dan Perbandingan dengan Program Nusantara Sehat

Konsentrasi SDM guru di kota inilah yang menjadi biang terjadinya maldistribusi tenaga pendidik. Jadi problem kekurangan guru dan adanya guru honorer di kawasan PT3I itu menurut saya merupakan persoalan semu.

Tol laut, infrastruktur dan anggaran sertifikasi guru
Kegamangan para pendidik untuk memenuhi panggilan tugas profesi menuju daerah PT3I mungkin terkait dengan kendala transportasi dan kondisi geografis setempat. Hal-hal tersebut meliputi cuaca-jarak antar pulau, terbatasnya moda transportasi laut dan darat, juga dominannya transportasi udara yang mahal di kawasan tertentu serta mahalnya barang kebutuhan sehari-hari. 

Tidak bisa diabaikan pula faktor keamanan di daerah tertentu karena adanya gangguan kelompok separatis bersenjata. Di P. Marore, petugas imigrasi berasal dari warga lokal, dengan demikian pelayanan publik rutin sehari-hari lebih terjamin.

Mungkin saat ini belum memenuhi semua harapan, tetapi setidaknya gambaran kendala situasi sudah lebih baik dari empat tahun yang lalu setelah pemerintah mencanangkan program tol laut dan pembangunan infrastruktur di luar jawa. Sebagai contoh, Teguh Jiwa Brata mencatat bahwa beaya angkut Surabaya - Timika yang semula mencapai 11 juta kini hanya 5,7 juta (www.jawapos.com 08/12/2018). 

Tentu hal-hal tersebut membawa efek domino kepada kegiatan perekonomian lainnya karena menurunnya disparitas harga barang. Artinya kondisi tersebut membuat tidak ada alasan bagi para pendidik untuk tidak berani hidup di daerah PT3I sebagaimana telah dijalani oleh sejawat tenaga kesehatan yang bertugas di daerah sulit.

Mungkin dalam distribusi tenaga pendidik, Kemendikbud perlu mencontoh progam Nusantara Sehat yang telah dilaksanakan Kemenkes. Berapa kalipun kurikulum diganti untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tidak pernah akan bisa diterapkan bila persoalan maldistribusi guru sebagai salah satu mata rantai proses pendidikan tidak segera diatasi. Program Nusantara sehat menurut penulis setara dengan Gerakan Indonesia Mengajar yang digagas Anis Baswedan bersama entitas lembaga pendidikan nirlaba sejak tahun 2009. 

Langkah berikutnya adalah konsisten melaksanakan kebijakan yang mencegah guru hanya menumpuk di kota dan mencegah sekolah swasta mengajukan tambahan TPP untuk guru tambahan karena menambah kelas baru. Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 48/2005 melarang adanya pengangkatan pegawai honorer kecuali guru dan tenaga kesehatan. 

Pengecialuan untuk dua profesi ini agar diterapkan untuk daerah P3TI. Demikian juga mekanisme Pengangkaran Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar diprioritaskan untuk daerah PT3I. Dengan demikan anggaran sertifikasi di kota besar tidak perlu ditambah terus dan digeser alokasinya untuk guru honorer di kawasan PT3I.

Demikian sedikit pemikiran tentang pemerataan pendidikan dan catatan upaya meningkatkan KESEJAHTERAANGURUHONORER. Asumsi yang penulis kemukakan berdasar perbandingan dengan apa yang penulis temukan di lapangan saat penugasan dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan di kawasan P3TI yang problemnya sama dengan yang dialami tenaga kependidikan.

Sepanjang maldistribusi guru tidak teratasi dan masih ada guru honorer bergaji rendah di daerah P3TI mungkin prajurit TNI akan tetap hadir di kelas sekolah menjadi guru bantu.

Bendungan Hilir, 040519