Purnawirawan dalam Kontestasi Pilkada

Berawal dari Cara Memberi Instruksi

Ketika menjalani Pendidikan Dasar Keprajuritan Sekolah Perwira ABRI, salah satu mata pelajaran yang diterima para siswa adalah Cara Memberi Instruksi (CIM). Hal ini terkait peran setiap perwira mulai dari satuan setingkat peleton adalah sebagai komandan, orang tua, sahabat dan guru bagi anak buahnya.

Agar peleton dapat melaksanakan tugas, seorang komandan peleton harus dapat menjaga  kemampuan  teknis peleton dan menjadi guru bagi anak buahnya. Jadi meskipun tidak berkualifikasi sebagai guru militer di lembaga pendidikan, setiap perwira wajib mampu  melakukan CIM sebagai kompetensi komunikasi.  

Dapat dikatakan CIM adalah bagian dari proses tingkat dasar dalam latihan kepemimpinan. Kepemimpinan yang kelak baik level teknis; taktis dan strategis harus dikuasai seorang perwira untuk kepentingan organisasi satuan, maupun bersinergi dengan semua komponen bangsa. 

Interaksi dengan semua komponen bangsa pada semua level kepemimpinan satuan TNI menuntut kompetensi komunikasi sosial (komsos). Maka tepat bila TNI AD menetapkan pelatihan komunikasi publik menjadi kurikulum reguler di Seskoad. Kegiatan ini bertujuan agar perwira siswa memiliki
kemampuan komunikasi publik, public speaking dan media handling yang memadai.

Komunikasi sosial dibutuhkan ketika 11 asas klasik kepemimpinan TNI diaplikasikan pada internal institusi, maupun eksternal dalam dinamika bernegara dan berbangsa. Komunikasi sosial diperlukan pada setiap level kepemimpinan untuk menjamin terjaganya kepentingan nasional bersama semua komponen bangsa. 

Tentu diperlukan gaya komunikasi yang berbeda antara kepentingan internal yang karakternya homogen, dengan karakter eksternal yang multientitas. Maka tergantung kepiawaian individu perwira TNI atau purnawirawan membangun komunikasi ketika berada di dua lingkungan yang karakternya berbeda.

Lingkungan profesi militer bernuansa komando, didominasi kepemimpinan dengan model komunikasi the controlling style yang praktiknya dominan sebagai komunikasi satu arah. Namun bukan berarti di lingkungan militer saran bawahan tidak diperlukan. 

Sejak level perwira pertama, menyusun telaahan staf untuk menentukan solusi atas suatu permasalahan satuan adalah hal yang biasa dilakukan. Untuk kepentingan strategis termasuk perkembangan organisasi dan regulasi pada tataran nasional, usulan dilakukan dalam bentuk naskah akademik.

Seterusnya demikian pada proses perencanaan militer diajukan beberapa cara bertindak yang dikalkulasi dari prakiraan staf. Tergantung kebutuhan, kapan komandan satuan akan menerapkan gaya komunikasi yang lain, equalitarian style ataukah dynamic style. 

Penjenamaan menuju panggung politik

Selain kemampuan individu,  komsos juga diamplifikasi institusi resmi melalui unit penerangan satuan. Dapat diamati bahwa sejak tahun 2020 TNI AL aktif menyebutkan narasi kegiatan agar setiap prajurit TNI AL berperan aktif, secara profesional bergerak cepat mendukung masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian keberadaan prajurit TNI AL akan bermanfaat bagi masyarakat sekelilingnya "sesuai perintah harian pimpinan." 

Distribusi informasi menyertakan narasi "sesuai perintah harian pimpinan," jelas mendukung terbentuknya citra positip pimpinan TNI AL. Demikian pula performa seorang pejabat TNI tampak menonjol dikemas sebagai hasil komsos organisasi.

Banyak perjalanan karir, profil dan kebijakan mantan petinggi TNI yang mudah ditemukan jejak digitalnya. Aktifitas petinggi TNI yang terunggah di berbagai media sosial, merupakan bentuk penjenamaan dan transformasi menuju panggung politik berikutnya agar diterima positif oleh publik. 

Maka menarik untuk dicermati dinamika pilkada yang di beberapa daerah diikuti mantan purnawirawan TNI dan Polri. Apa yang membuat parpol berminat meminta para purnawirawan bergabung ke pihaknya dan apa modal para purnawirawan ketika mendaftar pilkada melalui parpol? 

Parpol pengusung dan purnawirawan sebagai pendaftar akan mencermati kapabilitas, popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Data popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas muncul secara periodik menurut lembaga survei atau survei internal parpol.

Seorang purnawirawan Pati TNI mendaftar Calon Bupati Ponorogo pada Pilkada 2024 melalui PKB. Ternyata PKB mengajukan bupati petahana. Mudah sekali dipahami tentu PKB tak akan mempertartuhkan seorang calon yang mendadak muncul. Belum sampai dipilih publik, purnawirawan tersebut lebih dulu gagal mendapat kepercayaan parpol pengusung untuk mendapat tiket Pendaftaran Pilkada 2024 

Sementara itu PDI pada level Gubernur mendaftarkan 3 purnawirawan Letnan Jenderal TNI dan seorang mantan Panglima TNI. Di Sulut, dua purnawirawan Pati TNI juga bersaing untuk posisi Gubernur dan Wagub. 

Kapabilitas termasuk kemampuan komunikasi sosial para calon dari mantan Pati TNI tersebut tentu tak perlu diragukan. Persoalannya adalah apakah para pemilih di bilik suara masih percaya kepada popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas hasil survei. 

Terus merosotnya hasil survei pasangan Ganjar-Mahmud di Jawa Tengah pada gelaran Pilpres menjadi catatan penting. Kapabilitas Mahmud MD tidak bisa mengangkat nilai jual Ganjar Pranowo, dibanding Prabowo yang memilh  Gibran sebagai pasangan. 

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, unggul di Jateng dengan perolehan 12.096.454 suara. Sementara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyusul pada peringkat kedua dengan meraup 7.827.335 suara. Kandang banteng telah mengalami penetrasi kontestan lawan.

Apakah Andika Perkasa akan berjaya dan kembali bisa membersihkan kandang banteng ? Kompas.com mencatat hasil survei terbaru Voxpol Center, elektabilitas mantan Kapolda Jateng Ahmad Lutfhi, masih lebih tinggi dibanding mantan Panglima TNI (27/8/2024).

Mungkin survei dua minggu lagi hasilnya berbeda. Mesin partai pengusung kedua Cagub Jateng tentu harus bekerja keras, meyakinkan publik agar akseptabilitas dan elektabilitas keduanya meningkat.

Penutup

Kehadiran para purnawiran Pati TNI/Polri pada pikada Jateng dan daerah lain, juga mengindikasikan parpol belum sepenuhnya mampu menghasilkan kader partai yang melalui proses berjenjang menjadi pemimpin nasional. Partai politik tinggal terima jadi, karena yang membesarkan kapabilitas dan popularitas calon adalah institusi asal mereka.  

Beberapa purnawirawan TNI telah memilih palagan pengabdian baru melalui pilkada.  Apapun hasilnya, sampai seperempat abad reformasi, di era multipartai dan pilihan langsung serta supremasi sipil, TNI masih  mendapat kepercayaan sebagai penyedia kader pemimpin nasional. 

Suatu kompetensi kepemimpinan yang dihasilkan melalui proses panjang dari tingkat dasar, termasuk diawali dari Cara Memberi Instruksi ketika menjabat sebagai komandan peleton (pw).

Pudji Widodo,
Sidoarjo, 04092024 (182/124).
Sumber gambar : kompas.com