Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Ketua DPC GMNI Malang: Tidak Ada Urgensi, Kemunduran Demokrasi dan Rawan Penyelewengan!

"Arogan dan tidak berbasis pada urgensi. Pemerintah harus bisa membedakan mana kepentingan pribadi kades dan mana kebutuhan masyarakat sebelum menyetujui wacana tersebut. Akan melanggengkan praktik dinasti, korup, dan semakin memperlebar potensi penyalahgunaan wewenang. Jika wacana ini tetap diamini, GMNI Malang siap menginisiasi adanya parlemen jalanan"! Pungkasnya.