Mohon tunggu...
Publikasi GMNI UNP
Publikasi GMNI UNP Mohon Tunggu... Lainnya - Kami adalah organisasi kepemudaan berideologi nasionalis dan berada di Sumatera Barat

Kami akan menurunkan artikel terkait kegiatan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Sumatera Barat, khususnya di komisariat selingkung Universitas Negeri Padang.

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Ketua DPC GMNI Malang: Tidak Ada Urgensi, Kemunduran Demokrasi dan Rawan Penyelewengan!

19 Januari 2023   16:16 Diperbarui: 19 Januari 2023   16:23 208
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bisnis. Sumber ilustrasi: Unsplash

Ribuan kepala desa melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Selasa (17/1/2023). Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menggelar aksi di depan gedung DPR RI. 

Mereka meminta pemerintah merevisi Undang-Undang Desa (Nomor 6 Tahun 2014) dan meminta jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun tanpa periodisasi.

Tidak ada urgensi yang sangat mendesak dari usulan tersebut selain agar jarak kontestasi pilkades lebih lama, tidak menguras energi sosial warga desa akibat dampak pembelahan sosial karena Pilkades, serta ada jangka waktu lebih untuk kepala desa terpilih dalam merealisasikan janji-janji kampanye mereka.

Argumentasi tersebut tentunya sangat bias dengan cita-cita demokrasi di Indonesia. Pasalnya, jika indikator efektifitas realisasi program hanya dinilai sempit dari jangka waktu masa jabatan tentunya ini merupakan kerangka berpikir yang salah dan justru berpotensi melahirkan problematika yang lain seperti terbentuknya pola politik dinasti di pemerintahan desa, terhambatnya regenerasi kepemimpinan, degradasi praktik demokrasi di desa hingga kecenderungan penyalahgunaan wewenang yang lain (seperti tindak pidana korupsi).

Berkaca dari catatan sejarah, pemerintah desa adalah lembaga negara terbanyak yang menyelewengkan dana negara. Merujuk hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), menemukan bahwa kasus penindakan korupsi paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 233 miliar. Korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung meningkat sejak 2015.

Kondisi tersebut pun sejalan dengan temuan ICW terkait lembaga negara yang paling banyak terjerat kasus korupsi. ICW menemukan, pemerintah desa adalah lembaga dengan kasus korupsi terbanyak pada tahun 2021.

ICW merekomendasikan, pengawas pada sektor anggaran desa perlu diawasi secara ketat mengingat pada tahun 2022 anggaran desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp68 triliun.

Selaras dengan hal tersebut, dengan semakin lama bahkan tidak terbatasnya jabatan kepala desa semakin meningkatkan pula kecenderungan penyelewengan wewenang seperti tindak pidana korupsi dari dana desa. 

Ironisnya, pemerintah melalui presiden dan DPR RI justru memberikan sinyal akan mengabulkan keinginan para kepala desa tersebut lewat revisi yang akan dimasukkan pada program legislasi nasional prioritas 2023. 

Pertanyaannya, atas dasar aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang mana? dan sudah sejauh mana kajian dari pemerintah sendiri akan hal ini?

Menyikapi wacana tersebut, Ketua DPC GMNI Malang Donny Maulana menyampaikan kepada media bahwa GMNI Malang menolak adanya wacana penambahan masa jabatan kepala desa ini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun