Pengalaman dari kasus ini juga dapat menjadi pendorong untuk melakukan transformasi dalam kebijakan politik dan kesadaran publik. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur calon-calon yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum, termasuk persyaratan yang lebih ketat untuk memastikan kualifikasi yang sesuai bagi calon pemimpin.
Selain itu, perlu ada upaya yang lebih besar untuk meningkatkan literasi politik dan kritis di kalangan masyarakat. Edukasi tentang hak-hak dan tanggung jawab dalam pemilihan umum, serta pemahaman akan etika dan integritas dalam politik, sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih sadar dan partisipatif.
Terakhir, pengawasan dan akuntabilitas terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggaran etika dan konflik kepentingan dalam politik dapat dihindari atau ditindak secara tegas.Â
Pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan serta tindakan para pemimpin politik.
Dengan demikian, kasus kontroversial seputar Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024 dapat menjadi titik tolak bagi perubahan yang lebih besar dalam sistem politik dan hukum kita.Â
Dengan komitmen untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam politik, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk bangsa dan negara ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H