Kewajiban menggunakan nama perusahaan pada STNK, tidak ada korelasinya dengan keamanan dan keselamatan berlalu-lintas. Mungkin Menteri Jonan lupa tidak membaca UU 22/2009 pasal 64. Pada pasal tersebut jelas tertulis Registrasi Kendaraan Bermotor yang tertera dalam STNK bertujuan untuk tertib administrasi, mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan.
Fungsi lainnya dari resgistrasi kendaraan bermotor adalah untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pasal 67 UU 22/2009). Sehingga jelas STNK dengan menggunakan nama perusahaan tidak ada korelasinya dengan keamanan dan keselamatan berlalulintas. Tentu saja aturan menteri ini sangat berpihak kepada salahsatu moda transportasi umum.
Yang aneh dari peraturan Kemenhub lainnya adalah melarang penyedia aplikasi mengatur tarif angkutan sewa. Bahkan dalam waktu dekat Kemenhub akan menggeluarkan aturan yang mengatur tarif angkutan umum berbasis aplikasi.
Kembali kepada filosofi awal, penyelenggaraan angkutan umum  seharunya menjadi tanggung jawab pemerintah (UU 22/2009 pasal 138 angka 2 dan pasal  197). Jika pemerintah yang melaksanakan penyelenggaraan angkutan umum, pemerintah berhak mengatur tarif. Namun kenyataannya menunjukan angkutan umum berbasis aplikasi ini dilaksanakan dan diselenggarakan oleh masyarakat. Tanpa bantuan atau subsidi dari pemerintah.
Secara kasat mata jelas terlihat Kemenhub sudah memposisikan sebagai pengusaha. Bukan lagi sebagai regulator yang seharunya adil dan berdiri disemua golongan. Nampaknya hanya Kementrian yang dipimpin Menteri Jonan saja yang berlaku bak pengusaha. Bukan seperti regulator. Jika kita melihat kembali UU transportasi, jelas tertulis tugas dan fungsi pemerintah adalah melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bukan mengatur tarif angkutan umum.
Kemenhub mungkin sudah tak mau membaca secara rinci UU transportasi. Dalam UU /2009 Pasal 183 angka 2 dijelaskan, tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
Pada pasal 213 jelas tertulis kewajiban pemerintah adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum. Bukan menentukan tarif. Sehingga jika pemerintah mengatur tarif atau melarang perusahaan aplikasi menentukan tarif, tentu saja aturan tersebut bertentangan dengan UU.
Mungkin Menteri Jonan masih terbawa pemikirannya ketika beliau masih di PT Kereta Api Persero. Memang pemerintah bisa mengatur tarif kereta api. Wajar saja pemerintah mengatur tarif kereta api atau tarif angkutan umum plat kuning. Ini disebabkan PT KAI dan para pengusaha angkutan umum mendapatkan bantuan atau subsidi dana dari pemerintah. Berbeda dengan angkutan umum berbasis aplikasi yang menggunakan plat hitam. Mereka tak menerima subsidi sepeser pun dari pemerintah.
Jika ingin menjadi regulator yang benar, seharusnya Kemenhub mau mencontoh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kominfo tak pernah mengatur tarif komunikasi yang dilakukan oleh operator telekomunikasi. Pemerintah hanya mengatur biaya interkoneksi saja. Selebihnya tarif on nett diserahkan kepada mekanisme business to business.
Karena banyaknya aturan yang bertentangan dengan UU, maka masyarakat patut untuk mempertimbangkan melakukan gugatan kepada pemerintah melalui class action atau menempuh judicial review.
Semoga dengan adanya gugatan hukum dari masyarakat ini membuat pemerintah kembali ke ‘khittah’ awalnya yaitu sebagai regulator. Bukan sebagai lembaga yang bisa ditunggangi oleh pengusaha culas.
