Negara sebagai Giant Enterprise: Mimpi atau Solusi Masa Depan?

Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, peran negara terus berevolusi. Sebuah gagasan yang mulai menggeliat di beberapa diskusi akademis dan publik adalah konsep negara sebagai giant enterprise. Dalam konsep ini, negara tidak lagi sekadar regulator atau fasilitator, tetapi menjadi pengelola langsung seluruh aset strategis dan penyedia layanan bagi rakyatnya. Tujuannya? Membebaskan rakyat dari pajak, memberikan pelayanan terbaik, dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara, sesuai pasal 33  UUD 1945.

Namun, apakah konsep ini utopia belaka, atau justru solusi nyata bagi masa depan? Mari kita telusuri.

Negara yang Berbisnis untuk Rakyat

Baca juga: 101 Perjalanan Mimpi Imaginer: Mimpi 006 Menciptakan Masa Depan

Bayangkan sebuah negara yang tidak memungut pajak dari rakyatnya. Sebaliknya, negara mengelola seluruh kekayaannya---dari sumber daya alam, energi, hingga infrastruktur---sebagai aset produktif. Keuntungan dari pengelolaan aset tersebut digunakan untuk membiayai layanan publik. Rakyat hanya perlu membayar untuk apa yang mereka konsumsi, dengan harga yang wajar dan transparan.

Misalnya, kebutuhan akan listrik, air bersih, pendidikan, hingga kesehatan tidak lagi menjadi beban karena tarifnya diatur langsung oleh negara tanpa melibatkan korporasi pihak ketiga. Dalam sistem ini, semua warga menjadi bagian dari roda ekonomi negara: bekerja untuk negara, menghasilkan keuntungan bersama, dan menikmati manfaat yang setara.

Bebas Pajak, Bebas Cemas

Salah satu daya tarik utama dari konsep ini adalah penghapusan pajak. Dalam model ini, negara tidak lagi bergantung pada pungutan pajak sebagai sumber utama pendapatan. Sebagai gantinya, negara mengandalkan keuntungan dari bisnis yang dikelolanya.

Baca juga: Bisnis Syariah: idealisme dan Implementasi di Lapangan

Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban masyarakat, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih jelas antara layanan publik dan kontribusi rakyat. Jika rakyat membayar untuk layanan tertentu, mereka akan menuntut transparansi dan kualitas tinggi dari negara, mendorong efisiensi dan akuntabilitas.

Baca juga: Sorotan Transportasi Publik di Jakarta: Nyaris Sempurna!

Kesejahteraan yang Terjamin

Konsep ini juga mengusung gagasan bahwa seluruh kebutuhan dasar rakyat harus terpenuhi. Tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan pangan bukan lagi barang mewah, melainkan hak yang dijamin oleh negara. Bahkan mereka yang berada di golongan ekonomi bawah tetap mendapat akses yang sama melalui subsidi lintas sektor.

Sebagai contoh, surplus keuntungan dari sektor energi dapat digunakan untuk mensubsidi layanan kesehatan atau pendidikan, sehingga rakyat kecil tidak perlu khawatir akan masa depan mereka.

Tantangan dan Risiko

Tentu saja, tidak ada konsep besar yang tanpa tantangan. Dalam model ini, negara harus memiliki tata kelola yang sangat profesional, layaknya perusahaan kelas dunia. Pemimpin negara bukan hanya politisi, tetapi juga harus memiliki kapasitas manajerial. Jika pengelolaan buruk atau korupsi merajalela, konsep ini justru bisa berubah menjadi mimpi buruk---sebuah negara monopoli yang menindas rakyatnya.

Selain itu, ada risiko bahwa kepentingan bisnis negara dapat berbenturan dengan kepentingan publik. Misalnya, bagaimana negara menjamin harga layanan tetap terjangkau jika prioritas utamanya adalah profitabilitas?

Inspirasi dari Dunia Nyata

Beberapa negara telah menerapkan prinsip serupa dalam skala tertentu. Norwegia, misalnya, menggunakan keuntungan dari industri minyaknya untuk mendanai kebutuhan sosial rakyat melalui dana abadi. Uni Emirat Arab memanfaatkan pendapatan dari minyak untuk menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis bagi warganya. Meski belum sepenuhnya bebas pajak, model ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset negara yang baik dapat memberikan manfaat besar bagi rakyat.

Menuju Masa Depan yang Lebih Baik

Apakah konsep negara sebagai giant enterprise ini dapat diterapkan di Indonesia? Dengan kekayaan alam yang melimpah, sumber daya manusia yang besar, dan semangat gotong royong yang masih terjaga, potensi untuk mewujudkan ini sangatlah besar. Namun, langkah pertama adalah membangun kesadaran publik tentang pentingnya tata kelola yang baik dan transparansi. Tanpa itu, gagasan ini hanya akan menjadi teori tanpa aplikasi.

Mungkin sudah saatnya kita mulai membayangkan masa depan yang berbeda---masa depan di mana negara tidak hanya melayani rakyat, tetapi juga menjadi mitra kerja yang adil. Sebuah negara yang tidak hanya bertahan, tetapi berkembang bersama rakyatnya.