Mohon tunggu...
Lo Priscilla Dian
Lo Priscilla Dian Mohon Tunggu... Administrasi - FLUENT IN SARCASM

Menulis dan Menulis sampai Jari jemari berjalan sesuai kata hati

Selanjutnya

Tutup

Politik

Kontroversi dan Isu "Nyapres" Berujung Pencopotan Sang Panglima

8 Desember 2017   09:58 Diperbarui: 8 Desember 2017   10:29 2508
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pencopotan Panglima Gatot Nurmayanto tentunya mengejutkan banyak pihak, bukan karena sudah terprediksi namun karena tak ada yang menyangka mulut kontroversial Panglima Gatot ditindak secara tegas oleh Presiden Joko Widodo dengan begitu serius. Banyak pihak menyatakan bahwa Panglima Gatot lebih baik dicopot ketimbang menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan Jokowi-JK, hal tersebut diketahui karena Panglima Gatot Nurmayanto sering memberikan kontroversi-kontroversi dan sindiran terkait pemerintahan Jokowi-JK seperti :

  • Puisi bertajuk : " Bukan kami punya "

 "Dari kepala burung garuda, Ia melihat Indonesia. Lihatlah hidup di desa, sangat subur tanahnya.

Sangat luas sawahnya. Tapi bukan kami punya.

Lihat padi menguning, menghiasi bumi sekeliling. Desa yang kaya raya. Tapi bukan kami punya.

Lihatlah hidup di kota, pasar swalayan tertata, ramai pasarnya. Tapi bukan kami punya.

Lihatlah aneka barang, dijual belikan orang. Oh makmurnya, tapi bukan kami punya.

Jaka terus terpana. Entah mengapa. Menetes air mata. Air mata itu ia yang punya."

  •  Penayangan Film G30S/PKI

Pada 18 September, Gatot menginstruksikan kepada seluruh Kodim, Koramil dan Babinsa untuk mengadakan nonton bersama film 'Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI'. Dalam surat telegram yang kemudian bocor ke publik, Gatot menilai generasi millenial perlu tahu mengenai bahaya PKI.

Ketika dikonfirmasi media di Blitar, Gatot menjawab dengan nada yang dinilai publik agak angkuh. Bahkan, ia menegaskan tidak ada satu pihak pun yang dapat melarangnya untuk menggelar nonton bareng film tersebut kecuali pemerintah. Padahal banyak pihak percaya bahwa penayangan film G30S/PKI akan membuka luka lama dan mengandung banyak propaganda pemerintah kala itu

  • Pembelian Senjata Illegal oleh instansi non Militer sebanyak 5000 Unit

Gatot mendengar informasi bahwa ada institusi non militer yang mencatut nama Presiden Jokowi untuk membeli 5.000 pucuk senjata secara ilegal. lagi-lagi kalimat gatot tersebut menjadi kontroversi bagi publik pasalnya tak semestinya ia membuka pembicaraan terkait hal tersebut didepan publik. Setelah kasus ini ramai menjadi bahan perbicangan Menkopolhukan Wiranto turun tangan danIa membenarkan jika ada pembelian senjata dari PT Pindad sebanyak 500 buah. Senjata itu dipesan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk pelatihan mereka. Alih-alih menegur Gatot, Wiranto hanya menyebut jika isu itu menjadi gaduh karena ada komunikasi yang tidak tuntas. Jadi, ia meminta agar isu tersebut diakhiri.

Namun pemberhentian Panglima Gatot Nurmayanto ini menurut Waketum Gerindra Arief Pouyono dikarenakan keinginan Jokowi membuang Gatot Nurmayanto yang sering disebut-sebut akan menjadi rivalnya di Pilpres 2019 mendatang, Benarkah?

Surat pemberhentian Panglima Gatot Nurmayanto
Surat pemberhentian Panglima Gatot Nurmayanto

Adapun isi lengkap surat tersebut adalah sebagai berikut :

Yth, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Jalan Jenderal Gatot Subroto
Jakarta 10270

Dengan hormat, mengingat bahwa Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan memasuki usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 2018, maka kami sampaikan permohonan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap rencana pemberhentian dengan hormat dari jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI) atas nama Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S. IP sebagai Panglima TNI.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S. IP, saat ini menjabat Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panglima TNI.

Permintaan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 juncto Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004.

Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan, bersama ini kami lampirkan kutipan riwayat hidup Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S. IP. Kami berharap, Dewan Perwakilan Rakyat dapat memberikan persetujuannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dari Saudara Ketua, kami ucapan terima kasih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

Nama Gatot Nurmayanto kian membumbung tinggi seiring dengan kontroversi yang ia lakukan, sebagian menganggap terlalu berani dan sisanya lagi menganggap ia memperparah dan membuat huru-hara, Menurut berbagai lembaga survey namanya mulai dapat diperhitungkan sebagai sosok yang tegas dan cocok menjadi Cawapres pendamping Prabowo pada Pilpres mendatang. 

Bagaimana menurut pendapat anda? 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun