Dari Gini Rasio Hingga Konsolidasi Fiskal

APBN kita yang terus meningkat di sisi belanja menghadapi ancaman serius dari tidak tercapainya target pernerimaan. Dalam beberapa tahun terakhir, target penerimaan perpajakan tidak tercapai. Tidak tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari lesunya perekonomian hingga masalah kepatuhan wajib pajak.

 Memecahkan persoalan perpajakan ini bukanlah perkara mudah. Jika tingkat pajaknya yang dinaikkan, maka semakin tinggi pajak diperlukan untuk membiayai pengeluaran publik, semakin mengurangi pendapatan disposable dari para pembayar pajak, sehingga membatasi kebebasan ekonomi mereka dan kemampuan mereka untuk membeli apa yang mereka inginkan dari pasar.Kemungkinan besar, dalam jangka panjang, tingkat pajak yang tinggi mungkin juga memiliki dampak negatif pada efisiensi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, terutama jika pajak dikumpulkan secara tidak efisien dan uang dibelanjakan secara tidak produktif.

Potensi PNBP perlu dilirik lebih jauh. Salah satu contoh saja adalah PNBP BLU. Pada tahun anggaran 2007 realisasi PNBP BLU kurang lebih sebesar Rp2 triliun. Sedangkan pada tahun anggaran 2015 target PNBP BLU sebesar Rp23,1 triliun dengan realisasi mencapai lebih dari Rp35,2 triliun. Hal ini mencerminkan banyaknya ruang untuk peningkatan penerimaan yang bersumber dari bukan pajak.

Ancaman selanjutnya adalah berkaca pada penelitian yang dilakukan OEDC adalah bahwa public spendingtidak berkorelasi dengan pertumbuhan indeks pembangunan manusia. Hal ini terjadi karena distribusi manfaat yang diterima antarpenduduk tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini disebabkan adanya kesenjangan ekonomi. Sehingga pemerintah harus membagi fokus antara menyediakan infrastruktur utama terlebih dahulu ketimbang infrastruktur pro growth.

Yang dilakukan di Amerika Latin kemudian adalah, mengalokasikan anggaran pada belanja subsidi sosial. Sehingga yang lebih penting adalah, masyarakat dapat merasakan tangan pemerintah secara utuh dalam urusan-urusan kebutuhan asasi seperti pendidikan dan kesehatan dengan baik. Hal itu yang kemudian akan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam Nota Keuangan, APBN 2017 disebut sebagai tahun konsolidasi fiskal, baik itu di sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun sisi pembiayaan anggaran. Di bidang pendapatan negara, dilakukan perbaikan perhitungan penerimaan perpajakan agar sejalan dengan basisperhitungan penerimaan perpajakan yang lebih rasional. Di bidang belanja negara, dilakukan efiiensi dan penajaman pada belanja operasional, namun tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, di bidang pembiayaan anggaran, dilakukan penghematan pada pembiayaan investasi dengan fokus pada kemandirian BUMN dan infrastruktur dengan mencari sumber pembiayaan yang murah.