Dengan model komunikasi searah, tak salah apabila di kalangan pers Harmoko kemudian dijuluki sebagai Dewa Pers dan "Penyambung Lidah Soeharto". Peran Harmoko tak ubahnya Dewa Hermes dalam mitologi Yunani.
Di luar sikap otoriter pemerintah Orde Baru, salah satu kunci kesuksesan Harmoko mengendalikan informasi di telinga rakyat adalah "ide briliannya' dengan mencetuskan gerakan Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pirsawan). Gerakan ini dimaksudkan Harmoko sebagai alat untuk menyebarkan informas dari pemerintah hingga ke lingkup kelompok masyarakat terkecil dan terpencil.
Dari Departemen Penerangan Menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika
Setelah kekuasaan Soeharto tumbang di tangan rakyat, hilang pula fungsi dan kewenangan Departemen Penerangan. Pada masa kepemimpinannya, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membubarkan Departemen Penerangan dengan alasan efisiensi dan perampingan kabinet.
Pengganti Gus Dur, Presiden Megawati kemudian menghidupkan kembali Departemen Penerangan dengan nama yang berbeda, tapi tugas pokoknya hampir sama. Pada 2001, Presiden Megawati membentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi dengan pejabat menterinya adalah Syamsul Mu'arif. Bersamaan dengan pembentukan kementerian baru ini, lahir pula Lembaga Informasi Nasional (LIN) yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pelayanan informasi nasional.
Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi beserta LIN dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi digabung menjadi satu dengan nama Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo). Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, Depkominfo diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti sekarang.
Di era kebebasan pers dan keterbukaan informasi, tugas dan wewenang Kemenkominfo tak lagi sama dengan Departemen Penerangan jaman Orba. Pada masa ini, sebagian besar tugas dan wewenang Menkominfo menitikberatkan pada teknologi komunikasi dan informatika. Sementara tugas sebagai "penyambung lidah presiden/pemerintah" kini sudah diambil alih buzzer-buzzer yang selalu mendengungkan puji-pujian kepada pemerintah.
Tugas Berat Kemenkominfo di Era Digital
Sekalipun begitu, bukan berarti KemenKominfo tidak mengurusi masalah komunikasi dan informasi dari pemerintah kepada rakyatnya. Justru, bagian inilah yang menjadi tanggung jawab paling berat.
Derasnya arus informasi yang masuk ke masyarakat membuat Kemenkominfo harus bekerja ekstra keras untuk memastikan masyarakat benar-benar mengonsumsi informasi yang baik dan benar. Â Hoaks dan disinformasi yang bertebaran di linimasa media sosial membuat Kemenkominfo sampai membuat mesin khusus AIS, dari kata PengAis Konten.
Mesin senilai Rp 211 miliar itu digunakan Kominfo dalam memerangi konten negatif di internet. Mesin Ais ini merupakan senjata dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam memerangi konten negatif di internet. Ais akan beraksi menghadapi hoax, ujaran kebencian, pornografi, terorisme, radikalisme, hingga perjudian. Sayangnya, mesin yang berharga ratusan miliar rupiah ini ternyata tak mampu membendung hoaks seputar RUU Cipta Kerja (Omnibus Law).
Seandainya Harmoko yang Jadi Menkominfo
Saya membayangkan, seandainya Harmoko jadi Menkominfo, jauh-jauh hari sebelum RUU Cipta Kerja disahkan DPR RI, dia akan memanggil para pemimpin redaksi media nasional. Dalam suasana yang lebih mirip monolog daripada dialog, Harmoko akan menyampaikan poin-poin penting dari RUU tersebut yang berpotensi menimbulkan hoaks.
Kemudian Harmoko akan sering tampil di layar televisi, kanal YouTube dan mungkin pula melalui video singkat di TikTok atau IGTV. Dengan gayanya yang kalem, didahului kalimat "Atas petunjuk Bapak Presiden", Harmoko lalu menjelaskan secara singkat dan padat apa manfaat Omnibus Law bagi terciptanya lapangan kerja untuk masyarakat.
