Rekam Jejak Mata Pelajaran PSPB yang Kini Hilang

"Di era Orde Baru, PSPB merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan dari sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas semasa Orde Baru."

Saat sekolah dasar dulu, salah satu mata pelajaran favoritku adalah Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Bukannya mau sombong, sejak kelas 1 hingga 6 SD, nilai PSPB-ku tak pernah kurang dari 9.

Selain karena menyukai kisah-kisah kepahlawanan, cara guruku mengajarkan PSPB juga membantu nilai PSPB-ku selalu bagus. Pak Muslih, guru yang mengajar PSPB sekaligus kepala sekolahku dulu mengajar PSPB bak seorang pendongeng. Apalagi saat beliau menceritakan peristiwa pemberontakan G30S/PKI. 

Maklum, Pak Muslih sendiri merupakan salah satu pelaku sejarah yang hampir jadi korban kekejaman PKI di daerah kami. Itu sebabnya, selain mendapat nilai yang bagus, di kelas 6 SD aku sudah hafal banyak nama pahlawan nasional dan beberapa peristiwa sejarah perjuangan masa proklamasi dan sesudahnya.

Baca juga : PPDB, PSPB, PSBB

Membandingkan dengan anakku sendiri yang sekarang duduk di kelas 6 SD, sungguh jauh berbeda. Di kelas yang sama dengan saat aku sekolah dulu, anakku sering lupa di mana teks proklamasi dibaca Bung Karno, peristiwa Serangan Oemoem 1 Maret, siapa itu Supriyadi, apalagi kenal nama Arief Rahman Hakim. Bukan karena anakku tidak pintar, tapi aku berpikir nama-nama pahlawan dan peristiwa perjuangan pahlawan itu tidak diperkenalkan dengan baik dalam kurikulum 2013.

Munculnya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Dalam Kurikulum Nasional

"Jangan sekali-sekali melupakan sejarah," begitu kata Bung Karno dulu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang dan menghargai jasa pahlawannya.

Di era Orde Baru, PSPB merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan dari sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas semasa Orde Baru. PSPB juga menjadi satu-satunya mata pelajaran yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), berdasarkan TAP MPR RI Nomor II/MPR/1983. Naskah GBHN halaman 763 poin d menyatakan,

Baca juga : Polemik Pengembalian GBHN, Supremasi Parlemen, dan Oligarki Politik

"Dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda maka di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta wajib diberikan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa."

Dijadikannya PSPB sebagai mata pelajaran wajib bagi anak-anak sekolah tingkat SD sampai SMA tak bisa dilepaskan dari peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Nugroho Notosusanto. Dikutip dari Historia, ketika itu Presiden Soeharto merasa tidak puas terhadap pengajaran sejarah dalam Kurikulum 1975. 

"Ruang lingkup dan materi pengajaran sejarah Indonesia dalam Kurikulum 1975 dikritik oleh Presiden Soeharto karena tidak dapat menanamkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. 

Ia menggagas perlunya menjadikan pendidikan sejarah di sekolah sebagai alat untuk mewariskan semangat dan nilai-nilai perjuangan bangsa yang tumbuh dan berkembang selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949," tulis Abdul Syukur dalam disertasinya, "Pengajaran Sejarah Indonesia Kurikulum 1964-2004: Sebuah Stabilitas yang Dinamis".

Merespon keinginan Presiden Soeharto, Mendikbud Nugroho Notosusanto kemudian merekomendasikan kepada MPR RI untuk memasukkan PSPB dalam GBHN agar memiliki legalitas yang kuat untuk dijadikan mata pelajaran wajib. Namun sayang, dalam perjalanan pengajarannya PSPB menuai kontroversi.

Kontroversi PSPB dan Skandal Ilmiah yang Menjeratnya

Materi sejarah yang disajikan dalam buku teks PSPB bersumber bersumber dari buku Sejarah Nasional Indonesia IV, V, dan VI dan buku 30 tahun Indonesia Merdeka yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara RI (1983). Dibalik referensi utama tersebut nama Nugroho Notosusanto menjadi salah satu tim penyusunnya.

Baca juga : JAS MERAH Antara MPR, GBHN dan Amandemen UUD 1945

Salah satu bagian yang cukup kontroversial yang dianggap sebagai "skandal ilmiah terbesar" dan memantik protes luas dari sejarawan Indonesia terdapat dalam buku Sejarah Nasional Indonesia untuk SMP Jilid III, cikal bakal buku teks PSPB tingkat SMP. Di alinea kedua halaman 154 buku itu, tertulis "Dalam pada itu Presiden Soekarno sendiri menerima komisi dari perusahaan asing yang melakukan impor ke Indonesia. Pada pelbagai bank di luar negeri tersimpan uang jutaan dolar atas nama Presiden."

Tak pelak, narasi yang menyudutkan Presiden Soekarno itu mendapat kritik keras dari masyarakat, terutama para sejarawan, akademisi dan tentu keluarga Soekarno sendiri. 

Lembaga Penelitian Sejarah Nasional Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (Untag) Surabaya dalam acara Seminar Sejarah pada 9 September 1985 bahkan menuntut penulis buku untuk  membuktikan tuduhan miring tersebut bila tidak ingin dicap sebagai pemfitnah. Kontroversi ini kemudian meluas lantaran diberitakan surat kabar Sinar Harapan dengan judul yang sangat sensasional, "PSPB Produk Nugroho Almarhum Jatuhkan Nama Soekarno-Hatta".

Mendikbud Fuad Hasan yang baru dilantik menggantikan Mendikbud ad interim JB. Sumarlin usai Nugroho Notosusanto meninggal dunia langsung merespon protes masyarakat dan berusaha meredam polemik. Usai menemui Presiden Soeharto, Fuad Hasan mengatakan presiden setuju untuk mengadakan penelitian ulang terhadap materi pengajaran sejarah di buku teks PSPB. 

Tak hanya itu, Fuad Hasan juga mengadakan pertemuan dengan para ahli sejarah yang kemudian membentuk kelompok kerja guna menggarap ulang buku-buku sejarah di tingkat SD sampai perguruan tinggi.

Harus diakui, sejak dimunculkannya pertama kali dan dijadikan mata pelajaran wajib bagi siswa tingkat SD hingga SMA, materi sejarah PSPB tak bisa dilepaskan dari kebijakan dan arah politik pemerintah Orde Baru. Nilai-nilai dogmatis dimasukkan sebagai legitimasi keselarasan ideologi dan menanamkan nilai-nilai yang dianggap luhur dan patut menjadi bagian dari alam pikir generasi bangsa saat itu.

Hilangnya PSPB Dari Kurikulum Pendidikan Nasional

Dalam perjalanan waktu, PSPB akhirnya dihilangkan dari kurikulum nasional. Uniknya Fuad Hasan yang  berhasil meredam polemik materi sejarah PSPB jugalah yang akhirnya "meresmikan" hilangnya PSPB. Mulai kurikulum 1994, PSPB -- beserta beberapa mata pelajaran lain yang berasal dari bahan kajian sama seperti Pendidikan Moral Pancasila dan IPS -- dilebur.

Mengingat tingkat pengetahuan sejarah yang didapatkan anakku, ada baiknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan kembali PSPB dalam kurikulum nasional. 

Kebijakan Orde Baru tentang Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) adalah bagian dari upaya untuk memberikan penyadaran sejarah kepada generasi muda Indonesia untuk tahu bagaimana dalam sejarah, rakyat dengan rela berkorban jiwa dan raga berjuang untuk merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan semangat '45 dan Pancasila. 

Sekalipun dalam menyusun materi pengajarannya tak lepas dari dogma politik, harus kita akui PSPB memiliki nilai-nilai yang baik dalam menanamkan jiwa patriotik.

Jujur saja, kita harus mengakui patriotisme dan semangat kebangsaan dari generasi muda kita mulai pudar. Derasnya arus budaya pop yang masuk melalui media digital menjadi salah satu penyebab lunturnya nasionalisme generasi jaman sekarang.

Memang, hakikat pelajaran sejarah hendaknya menyajikan fakta-fakta historis yang relevan dan mempunyai dampak-didik positif bagi peserta didik. PSPB adalah salah satu bagian utama teks sejarah yang dapat menjadi bagian dari pengetahuan generasi muda Indonesia untuk meyakini bahwa inilah sejarah perjuangan bangsa di masa silam. 

 Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa bisa menjadi cara yang baik untuk memperkenalkan sejarah bangsa kita pada anak-anak di tingkat sekolah sekaligus menanamkan semangat perjuangan patriotisme