Beberapa waktu lalu, aku ditawari seorang teman untuk ikut ambil bagian dalam kampanye program pemerintah yang tengah menuai polemik: Omnibus Law. Aku diminta menulis artikel yang intinya mendukung Omnibus Law dan mengajak pembaca untuk ikut mendukungnya pula.
"Aku tak bisa," kataku menolak penawaran temanku itu.
"Lho kenapa? Fee-nya lumayan lho Mas," kata temanku sambil menyebutkan nominal imbalan yang bakal kudapatkan, di atas imbalan rata-rata yang biasa kuterima bila menulis konten produk.
"Ya, kuakui imbalannya cukup menggoda. Tapi aku tak bisa. Ini bukan masalah imbalannya."
"Terus apalagi? Kesempatannya terbatas mas. Dari agensi hanya beberapa blogger saja yang ditawari."
"Yah, pokoknya aku tak bisa. Seandainya yang kamu tawarkan itu penulisan konten produk, tanpa pikir panjang langsung aku terima. Tapi untuk yang satu ini aku tak bisa."
"Maksud mas bagaimana?" tanya temanku dengan nada mendesak.
"Kamu kan tahu, secara politik aku berseberangan dengan pemerintah. Termasuk di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law ini. Kamu bisa melihat jejak digital, baik itu postingan di media sosial atau tulisan di blog terutama di Kompasiana, aku kerap mengkritik pemerintah. Jadi, kalau tiba-tiba aku menulis konten yang mendukung pemerintah, tentu kelihatannya aneh. Tak hanya bagi pembaca yang biasa mengikuti tulisan-tulisanku, juga bagi diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku tiba-tiba berbelok arah?"
"Alah, anggap saja mas sedang menulis konten produk seperti biasa," kata temanku mencoba meyakinkan.
"Ya beda lah. Saat menulis konten produk, aku bebas menulis pandanganku tentang produk tersebut, selama tidak menyimpang dari briefing yang diberikan. Asal kamu tahu, aku menulis berdasarkan apa yang kulihat, kudengar, kurasakan, dan yang tidak kalah penting adalah aku menulis untuk sesuatu yang aku inginkan.
