Seperti yang kita ketahui dari berita-berita di media massa, sejumlah negara tengah berlomba untuk menciptakan vaksin Covid-19. Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan teken kerjasama dengan perusahaan bioteknologi asal Cina, Sinovac Life Sciences Co, Ltd (Sinovac Biotech) yang memproduksi vaksin CoronaVac.
Pada 19 Juli lalu, pemerintah melalui perusahaan plat merah Bio Farma menerima 2.400 calon vaksin Covid-19.Â
Bakal vaksin tersebut saat ini sedang dilakukan uji klinis fase ketiga yang melibatkan 1.620 relawan subyek riset berusia 18-59 tahun. Pengujian klinis dilakukan di Pusat Uji Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran.
Meski belum diketahui hasil pengujian klinisnya, pemerintah sudah melakukan penandatanganan Prelimenary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Production of Covid-19 Vaccine, yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2020 di Hainan, Tiongkok.Â
Salah satu butir kesepakatan perjanjian pembelian tersebut adalah Bio Farma akan menerima bulk atau konsentrat Ready to Fill (RTF) vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak 50 juta dosis pada November 2020 sampai dengan Maret 2021 mendatang.Â
Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN), Erick Thohir, mengatakan bahwa selain pembelian konsentrat vaksin, Bio Farma juga akan menerima transfer teknologi.
"Dalam kunjungan ini kita ingin memastikan transformasi dari industri kesehatan kita, di mana Bio Farma kerja sama dengan Sinovac adalah sebuah kerja sama yang win-win, bahwa menyepakati dengan Sinovac dalam hal transfer knowledge, transfer teknologi , ini yang perlu digarisbawahi," ujar Erick dalam keterangan dilansir dari Antara, Sabtu (22/8/2020).Â
Vaksin Covid-19 Dapat Menciptakan Kesenjangan Sosial Baru
Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, siapa saja yang berhak pertama kali menerima suntikan vaksin CoronaVac seandainya vaksin ini berhasil lolos uji klinis fase ketiga?Â
Apakah vaksin ini kelak disuntikkan massal secara gratis ataukah masyarakat harus membayar agar mereka bisa disuntik dan bisa bebas dari Covid-19?
Ini masalah yang harus dipikirkan dengan penuh pertimbangan oleh pemerintah, dalam hal ini Komite Penanganan Covid-19. Pasalnya, produksi vaksin secara massal oleh perusahaan dalam negeri tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Untuk pengujian klinis fase ketiga di Indonesia, butuh waktu paling tidak 6 bulan.
Itu artinya 50 juta bakal vaksin ini baru bisa diedarkan pada kuartal pertama 2021. Jika 50 juta vaksin ini sudah siap disuntikkan, lantas bagaimana dengan masyarakat lainnya yang belum menerima suntikan vaksin?
