Belva Tak Harus Mundur, Melainkan Kartu Prakerja yang Harus Ditinjau Ulang

CEO Ruang Guru yang menjadi staff khusus presiden Jokowi, Adama Belva Syah Devara yang akrab dipanggil Belva Devara mengundurkan diri dari jabatannya. Mundurnya Belva ini buntut dari polemik kartu prakerja dan Ruang Guru sebagai mitra aplikasinya.

Banyak pihak menilai jabatan Belva sebagai stafsus milenial memunculkan konflik kepentingan. Apalagi mengingat besarnya nilai proyek yang dikucurkan pemerintah untuk pelatihan online kartu prakerja.

Dalam surat terbukanya yang beredar di media sosial, Belva mengatakan tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisinya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan. Dengan pengunduran dirinya, Belva berharap dapat menyudahi polemik tersebut sehingga tidak mengganggu konsentrasi presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19.

Belva juga mengatakan, proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan. Pemegang kartu prakerja juga dapat memilih langsung mitra pelatihannya, dari 8 mitra aplikasi yang disetujui pemerintah, termasuk Ruang Guru.

Presiden Jokowi sendiri sudah menerima surat pengunduran diri Belva. Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan bahwa surat itu sudah diterima langsung dan presiden menerima pengunduran diri Belva tersebut.

"Presiden Joko Widodo menerima pengunduran diri Saudara Adamas Belva Syah Devara dan memahami alasan pengunduran dirinya itu," kata Pramono, Selasa 21 April 2020.

Terkait jabatan Belva, Pramono menjelaskan bahwa sedari awal Belva dan beberapa milenial lainnya diminta masuk sebagai stafsus karena keinginan Presiden Jokowi agar mereka ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

"Sehingga bisa berkontribusi dengan gagasan-gagasan inovatif, kreatif sekaligus memberikan ruang belajar bagi anak-anak muda terkait tata kelola pemerintahan," lanjut Pramono.

Mundurnya Belva patut diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi pejabat pemerintah lain yang memiliki potensi konflik kepentingan pada jabatannya. Meski begitu, bukan berarti polemik kartu prakerja sudah selesai.

Fokus permasalahan kartu prakerja tidak terletak pada konflik kepentingan antara jabatan Belva sebagai stafsus milenial dan CEO Ruang Guru. Namun, banyak pihak menganggap pemberian insentif dari pemerintah berupa biaya pelatihan online sebesar Rp. 1 juta itu tidak tepat sasaran dan rawan penyalahgunaan.

Dengan materi pelatihan yang bisa didapatkan masyarakat secara gratis di berbagai media sosial, pelatihan online untuk pemegang kartu prakerja seharusnya digratiskan juga. Sementara anggaran pelatihan sebesar Rp. 1 juta/orang bisa digabungkan jadi satu dengan insentif bulanan yang rencananya akan diberikan selama 3 bulan. Pemerintah juga bisa mengalokasikan anggaran pelatihan itu untuk memperbanyak jumlah penerima kartu prakerja.

Jadi, bukan Belva yang harus mundur. Melainkan program kartu prakerja yang harus dievaluasi dan ditinjau ulang mekanisme pelaksanaannya.

Mekanisme kartu prakerja saat ini memunculkan persepsi negatif dari publik bahwa pemerintah terkesan memaksakan konten pelatihan dari mitra aplikasi. Sementara yang dibutuhkan masyarakat terdampak pandemi corona adalah bantuan langsung untuk keberlangsungan hidup mereka, bukan sekedar pelatihan yang bahkan pemerintah sendiri tidak menjamin lapangan pekerjaannya.

Di luar itu, pemerintah juga tidak punya standar tetap, siapa saja yang berhak mendapatkan kartu prakerja. Pemerintah hanya memilih secara acak, bukan didasarkan pada prioritas masyarakat yang membutuhkan.

Padahal, alih-alih memilih secara acak, pemerintah meminta pertimbangan berdasarkan data demografi masyarakat dari Badan Pusat Statistik. Dengan begitu, penerima manfaat kartu prakerja bisa tepat sasaran dan lebih merata.

Seandainya Belva tidak mundur, dia masih bisa memberi saran pada presiden Jokowi untuk menunda pelaksanaan program kartu prakerja. Atau setidaknya untuk memperbaiki dan menambah materi pelatihan yang dibutuhkan calon penerima kartu prakerja. 

Sebagai salah generasi milenial yang sukses mendirikan startup sekelas Ruang Guru, kontribusi Belva masih dibutuhkan pemerintah, terutama gagasan-gagasan inovatif, kreatif sekaligus memberikan ruang belajar bagi anak-anak muda terkait tata kelola pemerintahan sebagaimana yang dikatakan Pramono Anung.

Bagaimanapun juga, publik harus menghargai dan mengapresiasi sikap ksatria Belva yang memilih mundur sebagai stafsus milenial presiden Jokowi. Langkah bijak Belva ini juga patut ditiru pejabat publik lain yang memiliki potensi konflik kepentingan.

Salah satunya yang sedang disorot masyarakat adalah Andi Taufan Garuda Putra, stafsus milenial presiden Jokowi yang tersandung kasus surat dukungan untuk perusahaannya sendiri.