Anies yang Memilih Jujur dan Pemerintah Pusat yang Terlanjur Takabur

Kita paham, pemerintah tidak ingin masyarakat menjadi panik. Kepanikan masyarakat malah akan berujung pada kekacauan, baik itu dari sisi ekonomi maupun keamanan.

Tapi, sudah menjadi hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran dan juga menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberitahu fakta yang sebenarnya. Sudah terlalu banyak informasi yang sepertinya disembunyikan pemerintah pusat, entah dengan maksud apa.

Satu contoh bisa kita ambil dari kasus petugas medis yang positif corona. Di tengah pengumuman penutupan sekolah di DKI Jakarta selama dua pekan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyebutkan bahwa petugas kesehatan sudah ada yang terpapar virus corona COVID-19.

"Dokter dan perawat sudah bekerja nonstop. Sebagian dari mereka sudah tertular. Semoga mereka tetap sehat dan bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya," kata Anies dalam jumpa pers di Balai Kota DKI Jakarta pada Sabtu (14/3).

Mengapa Anies Baswedan yang menyampaikan hal tersebut? Mengapa bukan juru bicara pemerintah untuk penanganan corona Ahmad Yuniarto?

Begitu pula dengan kasus Menhub Budi Karya yang dinyatakan positif corona. Sampai detik pernyataan resmi, pemerintah belum menjelaskan langkah antisipasi atau tindakan yang diambil terkait tracing kasus corona yang menimpa Menhub Budi Karyadi.

Sementara publik mengetahui, dengan segala kesibukan dan aktivitasnya sebagai menteri, Budi Karyadi tentu sudah berinteraksi dengan banyak orang. Apalagi sebelum menderita sakit hingga dinyatakan positif corona, Menhub Budi Karyadi sempat mengikuti beberapa pertemuan dan salah satunya adalah rapat terbatas kabinet membahas otonomi Papua pada 11 Maret.

Tentu kita berharap, Menhub Budi Karya tidak menularkan virus corona pada orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya. Namun, masyarakat juga menunggu langkah antisipasi yang tepat dari pemerintah mengingat penyebaran virus corona sudah semakin meluas.

Seandainya pemerintah mau jujur dan tidak takabur sejak awal, masyarakat dan segenap jajaran pejabat pemerintah tentu bisa bersatu mengantisipasi pandemi corona. Sayangnya, pemerintah lebih memilih opsi "demi nama baik" daripada keselamatan dan kesehatan warganya sendiri.