Salah satu sumber perpecahan di negeri ini adalah karena rasa ketidakadilan. Contoh paling sederhana bisa dilihat dari perlakuan hukum negeri ini terhadap para buzzer atau netizen penyebar hoaks.
Jika netizen itu berseberangan dengan pihak penguasa, aparat keamanaan cepat memprosesnya. Lain halnya bila ada buzzer atau netizen yang dikenal dekat dan selalu menyanjung penguasa. Saat mereka menyebar hoaks dan fitnah, seribu laporan yang masuk ke meja aparat hukum seolah tidak mempan.
Kasus terbaru adalah tentang hoaks mobil ambulans Pemprov DKI dan PMI. Sebelumnya, akun twitter TMC Polda Metro Jaya mengunggah postingan tentang enam unit mobil ambulans yang diamankan polisi karena diduga membawa batu dan bensin untuk perusuh. Â Lima mobil ambulans milik PMI dan satu mobil milik Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jaya.
Selain mengamankan mobil ambulans, polisi juga sempat menahan tiga petugas Ambulans Gawat Darurat dari Puskesmas Kecamatan Pademangan, Jakarta.
Setelah memeriksa keterangan saksi dan petugas ambulans, polisi baru mengklarifikasi bahwa batu yang ditemukan aparat Brimob di dalam mobil merupakan milik perusuh yang sempat berusaha berlindung di dalam ambulan. Walhasil aparat sempat menduga mobil kesehatan turut membawa logistik batu dan bensin.
"Dia itu masuk mencari perlindungan ke mobil PMI," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono saat melakukan konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Argo menambahkan, diduga tindakan perusuh masuk ke dalam mobil ambulans agar seolah-olah tindakan anarkistis yang terjadi dalam aksi demo melibatkan fasilitas kesehatan seperti ambulans.
"Jadi anggapan anggota Brimob, diduga dia (perusuh) berharap bahwa mobil itu juga digunakan oleh perusuh," kata Argo lebih lanjut.
Sayangnya, meskipun postingan di Twitter sudah dihapus, berita dan video yang diunggah akun TMC Polda Metro Jaya sudah terlanjur viral. Akun Instagram maupun Facebook milik TMC Polda Metro Jaya juga masih belum menghapus postingan hoaks sebelumnya.
Tak pelak, hal ini membuat nama baik Pemprov DKI, khususnya Dinas Kesehatan dan PMI menjadi tercemar. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti meminta klarifikasi dan rehabilitasi nama baik Pemprov terkait kabar keterlibatan ambulans dalam aksi demo pelajar yang berujung anarkistis kemarin.
Permintaan itu disampaikan Widya saat melakukan konferensi pers di Mapolda Metro Jaya. Tuntutan itu dirinci oleh Dinas Kesehatan menjadi empat poin.
